Kalimantan Timur, restorasihukum.com – Badan Reserse Kriminal Mabes Polri mengungkap praktik pertambangan ilegal di kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur. Aktivitas itu berlangsung di beberapa titik, termasuk di area Taman Hutan Raya (Tahura) Bukit Soeharto, kawasan yang seharusnya steril dari kegiatan pertambangan.
Direktur Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri Brigadir Jenderal Mohamad Irhamni mengatakan praktik tambang ilegal itu telah berlangsung hampir satu dekade. Salah satu perusahaan bahkan menjalankan operasi tanpa izin sejak 2016.
“Hasil pengecekan kami di lapangan, bukaan tambangnya sudah mencapai kurang lebih 300 hektare,” kata.
Menurut dia, para pelaku menjalankan operasi dengan memalsukan dokumen Izin Usaha Pertambangan (IUP). Mereka menambang di dalam kawasan Tahura Bukit Soeharto, tetapi mencantumkan lokasi fiktif dalam dokumen izin. Setelah mengekstraksi batu bara, para pelaku membawa hasil tambang ke lokasi yang tertera dalam IUP palsu tersebut.
“Seolah-olah batu bara itu berasal dari IUP resmi. Setelah kami telusuri, dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) untuk IUP tersebut pun belum pernah diterbitkan,” ujar Irhamni.
Bareskrim telah menangkap lima orang terkait tambang ilegal ini dan menetapkan mereka sebagai tersangka. “Kami mengamankan lima tersangka dalam empat laporan polisi,” ucap Irhamni.
Kelima tersangka tersebut adalah M, pemodal sekaligus penjual batu bara karungan; CH yang membantu mencarikan dokumen untuk transaksi ilegal; MR sebagai pembeli dan pengepul batu bara; serta YY dan AM yang membeli batu bara tersebut.
Irhamni menjelaskan dua tersangka kini menjalani proses persidangan, sementara tiga lainnya masih menunggu penelitian berkas perkara di Kejaksaan. Polisi juga menyita sejumlah barang bukti, antara lain sekitar 400 kontainer berisi batu bara, dua alat berat excavator, serta dokumen transaksi tambang ilegal.(Red)
