Jakarta, restorasihukum.com – Organisasi kemasyarakatan Gerakan Rakyat mendeklarasikan diri bertransformasi menjadi partai politik dan menargetkan dapat terdaftar secara resmi di Kementerian Hukum Republik Indonesia pada Februari 2026.
Ketua Umum Gerakan Rakyat Sahrin Hamid mengatakan target tersebut disampaikan dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) I 2026 Gerakan Rakyat yang digelar di Jakarta, Minggu (18/01/2026).
“Kita harus menargetkan pada Februari, partai ini telah terdaftar di Kementerian Hukum Republik Indonesia,” ujar Sahrin.
Meski demikian, ia mengakui proses pendaftaran sebagai partai politik bukan perkara mudah karena harus memenuhi berbagai persyaratan administratif dan struktural yang ditetapkan undang-undang.
Sahrin menjelaskan, syarat pertama pendirian partai politik adalah memiliki kepengurusan tingkat pusat serta kepengurusan tingkat wilayah di seluruh provinsi.
“Artinya, kita harus memiliki 38 struktur kepengurusan di tingkat provinsi,” jelasnya.
Syarat kedua, partai harus memiliki kepengurusan di sedikitnya 75 persen kabupaten/kota di seluruh Indonesia.
“Ketiga, kita harus memiliki struktur kepengurusan di 50 persen kecamatan dari sekitar 7.000 kecamatan di Indonesia. Itu berarti kita harus memiliki sekitar 3.069 DPC,” ujarnya.
Selain struktur kepengurusan, Gerakan Rakyat juga harus memenuhi persyaratan administratif lainnya, seperti kepemilikan surat domisili kantor partai, pemenuhan keterwakilan perempuan minimal 30 persen, serta pelaporan kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol).
“Setelah itu kita melaporkan ke kantor wilayah hukum bahwa kita terdaftar, dan kemudian lebih dari 3.000 dokumen harus diserahkan ke Kementerian Hukum. Ini tentu bukan pekerjaan ringan,” ujar Sahrin.
Oleh karena itu, ia mengajak seluruh kader Gerakan Rakyat untuk bekerja secara militan dan solid agar seluruh persyaratan dapat dipenuhi sesuai target waktu.
“Insyaallah kita akan mampu mendirikan Partai Gerakan Rakyat dan memenuhi seluruh syarat yang diminta oleh negara,” ujarnya optimistis.(Red)
