Malang, restorasihukum.com – Masih hangat dibicarakan, kasus yang menimpah Perumda Tirta Kanjuruan beberapa waktu lalu ditangani Kejari Kabupaten Malang dengan pemanggilan 13 (tigabelas) orang saksi. Namun sampai saat ini kasus tersebut hilang bagai ditelan bumi. 
Beberapa masyarakat yang mengikuti perjalanan kasus dugaan korupsi penggunaan gedung baru perumda tirta kanjuruan menjadi bertanya tanya kinerja Kejari Kabupaten Malang sejauh ini proses kok terlihat tidak ada kelanjutannya “Pak saya heran dengan Direktur Utama Perumda Tirta Kanjuruan, pasalnya kasus dugaan korupsi pembangunan gedung baru perumda tirta kanjuruan sampai saat tidak ada kejelasan, media juga tidak ada yang memberitakan, kejari juga tidak memberikan keterangan kepada masyarakat dengan konferensi pers, apa kasus itu berhenti begitu saja ya.” Ungkapnya.
Lihat juga saat Bupati Malang ditanya terkait dugaan korupsi dana hibah, menyerahkan pada Direktur Utama perumda untuk menjawab pertanyaan tersebut pada saat launching e transaksi di gedung perumda tirta kanjuruan : https://youtu.be/Bq3PEmywtKA
Menyikapi kasus tersebut redaksi semakin yakin jika kasus dugaan korupsi dana hibah SR 2019 yang sudah disampaikan pada Kejari Kabupaten Malang, perumda tirta kanjuruan bakal menghentikan kasus tersebut dan pasal dalam KUHP tidak akan berlaku bagi perumda tirta kanjuruan. 
Hal tersebut dikuatkan dengan adanya pengakuan Eko P yang saat itu menjabat sebagai kabag umum dalam perumda tirta kanjuruan. Eko menyampaikan pada redaksi restorasihukum.com jika direktur utama perumda tirta kanjuruan sudah berhubungan baik dengan Kejari Kabupaten Malang “Pak dirut sudah menjalin hubungan baik dengan kejari pak, Kasi Intel Kejari selaku ketua TP4D dan Kasi Datun selaku wakilnya.” Ungkapnya singkat.
Baca berita terkait :
Miliki Kartu Sakti, Dirut Perumda Tirta Kanjuruan Lolos Jeratan Hukum
Mendengar pernyataan Eko, redaksi restorasihukum.com hanya bisa berharap pihak Kajari yang akan bisa menindak lanjuti laporan informasi yang sudah disampaikan pada kasi pidana khusus kejari Kabupaten Malang untuk ditindak sesuai jalur hukum yang ada. (red/tim)
