Pembelian Seragam Sekolah Di Bebankan Pada Wali Murid

0
365

Kediri, restorasihukum.com – Perlu diketahui Pemerintah Kota Kediri untuk menunjang dunia Pendidikan di Kota telah menganggarkan bantuan seragam pada seluruh siswa Yang bersekolah di Negeri dengan APBD 2015 kurang lebih Rp 9 milyar.

     Hal ini dibenarkan oleh Kepala Dinas Pendidikan (Dindik) Kota Kediri Siswanto bahwa jika pemerintah Kota Kediri menganggarkan dana APBD untuk pengadaan seragam siswa SD,SMP,SLTA, SMKN pada tahun ini.

     Seharusnya, pada akhir Agustus ini para murid sudah menerima kain seragam tersebut. Namun karena adanya kendala laborat dalam proses lelang akhirnya September baru bisa terealisasi.

     “kita tidak mewajibkan untuk membeli seragam, boleh menunggu pembagian seragam itu, boleh membeli diluar,” ujarnya.

     Terkait hal ini, sejumlah wali murid di Kota Kediri, Jawa Timur mengeluhkan pembelian seragam untuk siswa didik baru. Pasalnya, meski pmerintah Kota Kediri telah mengalokasikan anggaran untuk pengadaan kain seragam melalui APBD.

     Seperti pernyataan Ninik, salah seorang wali murid yang mengatakan jika terpaksa membayar uang seragam karena kain seragam yang dijanjikan akan diberikan pemerintah kini masih proses lelang.

     “Saya harus membayar uang seragam dan kegiatan kurang lebih Rp 1 juta, dengan rincian Rp 315 untuk uang kegiatan dan sisanya untuk pembelian seragam,” ujarnya.

     Pernyataan yang sama juga di ungkapkan oleh Ariya, wali murid SMKN Negeri 1. Ia mengaku bahwa dirinya harus membayar seragam 3 stel senilai Rp 1230.000. Menurutnya Jika  sudah dianggarkan oleh pemerintah seharusnya jangan kembali membebankan pada wali murid.

     Menurutnya hal ini menjadikan program sosial pemerintah tidak bisa dirasakan oleh masyarakat, seharusnya proses lelang seragam jauh hari sudah dilaksanakan, agar ketika PPDB tidak memberatkan wali murid.

     Meskipun Dinas Pendidikan sudah menyatakan tidak ada kewajiban untuk membeli seragam selama proses lelang selesai, namun beberapa sekolah menganjurkan membeli di koperasi.

     Karena itulah wali murid menduga adanya konspirasi pemanfaatan kesempatan pada musim PPDB untuk mengeruk keuntungan. “Oleh pihak sekolah saya disarankan beli, dan pembelian kayaknya sudah diatur karena pembelian dilewatkan koperasi sekolah” papar Ariya. (dr)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here