Nias, restorasihukum.com – Pemerintah kota gunungsitoli melalui dinas pemberdayaan masyarakat dan desa/kelurahan Kota Gunungsitoli, melaksanakan rapat koordinasi percepatan pengelolaan Keuangan Desa di Kota Gunungsitoli Tahun 2017, bertempat di Ruang Rapat Lantai II Kantor Walikota Gunungsitoli, Jl. Pancasila No 14. Desa Mudik Kota Gunungsitoli, Nias – Provinsi Sumatera Utara.
Kegiatan ini bertujuan untuk menjamin akuntabilitas dalam percepatan pengelolaan dana desa bagi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, sesuai Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 22 Tahun 2016, tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017.
Walikota Gunungsitoli Ir. Lakhomizaro Zebua, membuka secara resmi rapat koordinasi percepatan pengelolaan keuangan Desa di Kota Gunungsitoli Tahun Anggaran 2017 ini, dalam arahannya menyampaikan bahwa pengelolaan dana desa untuk kegiatan penyelenggaraan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, sehingga secara terbuka dan transparan dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan perundangan.
Hal ini merupakan bagian dari pelayanan pemerintah desa salam rangka menjamin terpenuhinya hak-hak masyarakat desa atas akses informasi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa.
Selain itu, penyusunan rencana pembangunan desa untuk kegiatan yang dibiayai dari dana desa maupun sumber-sumber pendapatan desa lainnya, wajib dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat desa pada forum musyawarah desa (MUSDES).
Hal ini dilakukan agar APB Desa yang akan ditetapkan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat desa, rencana kegiatan pembangunan yang bersumber dari APBN tahun anggaran 2017, agar berpedoman pada prioritas penggunaan sebagaimana diatur dalam Peraturan yang berlaku,” Ujar Walikota Gunungsitoli.
Walikota melanjutkan, peningkatan penyerapan dana desa, baik sisa dana desa 2015, sisa dana desa 2016 dan dana desa 2017, dapat dilakukan dengan meningkatkan kinerja para pihak yang terkait, dalam hal ini pemerintahan desa sebagai pemangku kepentingan beserta Camat, yang telah ditugaskan oleh peraturan pemerintah dan peraturan Mendagri untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan ketat Pemerintah desa dan keuangan desa,”terangnya.
Begitu pula halnya dengan percepatan penyelesaian pertanggungjawaban oleh Pemdes, dan penyampaian laporan realisasi penggunaan pengelolaan keuangan desa baik yang bersumber dari dana desa, alokasi dana desa, bagi hasil pajak dan sebagainya.
Walikota Gunungsitoli, mengimbau agar peserta rakor dapat memahami dan menerapkan beberapa poin penting yang telah dijabarkan tersebut pada pelaksanaanya, sehingga apa yang menjadi tujuan dari pengelolaan keuangan desa dapat terpenuhi. Terlebih para Kepala Desa se-Kota Gunungsitoli, sebagai Top Management dari pemerintah desa harus dapat menerapkan fungsi manajemen perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan dalam menjalankan roda pemerintahan di desa,” katanya.
Zebua, berharap agar dengan pelaksanaan Rakor ini tercapailah sinkronisasi kebijakan pengelolaan keuangan desa antara Pemerintah Kota, Kecamatan dan Desa melalui peningkatan koordinasi antara masing-masing pemerintahan,” Jelas Walikota.
Turut hadir Sekda Kota Gunungsitoli, Asisten Sekda Gunungsitoli, para Kepala Perangkat Daerah, Camat se-Kota Gunungsitoli, Kepala Desa se-Kota Gunungsitoli beserta hadirin lainnya. (al)
