Jakarta, restorasihukum.com – Pemerintah melalui Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) pascabencana Sumatera terus mempercepat penanganan dampak banjir dan longsor di tiga provinsi terdampak, yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Fokus utama saat ini adalah pembersihan lumpur serta rehabilitasi lahan sawah guna memulihkan aktivitas masyarakat dan menjaga ketahanan pangan di wilayah terdampak.
Berdasarkan laporan Satgas per 28 Maret 2026, progres pembersihan lumpur menunjukkan capaian signifikan. Di Aceh, dari total 476 lokasi terdampak, sebanyak 396 lokasi telah berhasil dibersihkan, sementara 80 lokasi lainnya masih dalam proses pengerjaan.
Di Sumatera Utara, dari 24 lokasi yang menjadi target, sebanyak 20 lokasi telah tuntas dibersihkan. Sementara itu, Sumatera Barat mencatatkan capaian penuh dengan 29 lokasi terdampak yang telah dibersihkan 100 persen.
Sejalan dengan itu, rehabilitasi lahan sawah juga terus berjalan. Dari total 42.702 hektare lahan sawah yang menjadi sasaran di tiga provinsi, sebanyak 991 hektare telah berhasil direhabilitasi, sementara 5.333 hektare masih dalam proses penanganan.
Secara rinci, di Aceh dari 31.464 hektare sawah yang terdampak, baru 42 hektare yang berhasil direhabilitasi. Di Sumatera Utara, dari 7.336 hektare, sebanyak 170 hektare telah diperbaiki. Adapun Sumatera Barat mencatat progres tertinggi, dengan 779 hektare dari total 3.902 hektare sawah yang berhasil direhabilitasi.
Ketua Satgas PRR, Muhammad Tito Karnavian, sebelumnya menyampaikan bahwa pembersihan lumpur menjadi prioritas utama pemerintah, terutama di wilayah dataran rendah yang terdampak parah.
Dalam konferensi pers di Kantor Staf Presiden, Jakarta, ia mengungkapkan bahwa secara keseluruhan progres pembersihan lumpur di tiga provinsi telah mencapai sekitar 84 persen.
Selain itu, pemerintah juga tengah mengupayakan normalisasi sungai yang mengalami sedimentasi akibat banjir dan longsor. Langkah ini dinilai penting untuk mencegah banjir susulan sekaligus mendukung sistem irigasi bagi sawah dan tambak milik masyarakat.
Upaya percepatan ini diharapkan dapat mempercepat pemulihan ekonomi dan kehidupan warga terdampak, khususnya para petani yang menggantungkan hidup pada lahan pertanian.(Red)
