Jakarta, restorasihukum.com – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terus mengupayakan percepatan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2025 agar dapat berjalan sesuai target. Dalam rapat koordinasi yang digelar secara virtual pada Kamis (8/5/2025), Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengumpulkan seluruh kepala daerah guna membahas hambatan-hambatan yang memengaruhi rendahnya realisasi anggaran, terutama dari sisi belanja.
Salah satu kendala utama yang disorot Mendagri adalah lambatnya proses pengadaan barang dan jasa, yang menyebabkan rendahnya tingkat penyerapan anggaran. Tito menyebut ketidakpastian terkait mekanisme seperti e-katalog turut memperlambat pelaksanaan lelang.
Data Ditjen Bina Keuangan Daerah per 30 April 2025 menunjukkan realisasi belanja APBD telah mencapai Rp214,88 triliun atau 15,44 persen. Meski nominalnya meningkat dibanding periode yang sama tahun lalu, persentase serapannya justru menurun dari 16,32 persen di tahun 2024. Tito menekankan pentingnya belanja pemerintah daerah sebagai penggerak utama ekonomi lokal.
Dari sisi pendapatan, perolehan APBD 2025 tercatat sebesar Rp292,75 triliun atau 21,88 persen, sedikit lebih rendah dibanding capaian tahun sebelumnya yang mencapai 22,89 persen. Hal ini dinilai dapat menghambat pelaksanaan program-program prioritas daerah, termasuk penanggulangan kemiskinan ekstrem dan penyediaan layanan dasar.
Mendagri juga mengingatkan pentingnya keseimbangan antara belanja dan pendapatan. Ia meminta agar daerah yang sudah berhasil menghimpun pendapatan segera mengalirkannya ke belanja produktif, namun tetap menjaga agar defisit tidak terlalu besar. Jika terjadi defisit, maka harus ditutupi melalui pinjaman atau memanfaatkan sisa anggaran tahun sebelumnya (SiLPA).
Untuk membantu daerah mengatasi kendala di lapangan, rapat ini turut menghadirkan Kepala LKPP Hendrar Prihadi dan Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti. Mereka diminta memberikan pandangan mengenai proses pengadaan barang/jasa serta kondisi ekonomi makro. Selain itu, turut hadir Kepala Badan Gizi Nasional dan pejabat tinggi madya Kemendagri, serta seluruh gubernur, bupati, dan wali kota se-Indonesia. (Red)
