Badung, restorasihukum.com – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Ribka Haluk, menekankan pentingnya kerja sama lintas kementerian untuk mempercepat penanganan malaria dan masalah kesehatan lainnya di wilayah Papua. Hal ini disampaikannya dalam forum Side Meeting: High-Level Forum with Six Governors, yang merupakan bagian dari rangkaian acara 9th Asia Pacific Leaders’ Summit on Malaria Elimination di Graha Paruman Hilton Bali Resort, Badung, Bali, pada Selasa (17/6/2025).
Acara tersebut dihadiri oleh sejumlah tokoh penting, termasuk Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, serta para gubernur dan perwakilan dari enam provinsi di Tanah Papua.
Dalam pernyataannya, Ribka menegaskan dukungan pemerintah pusat terhadap sektor kesehatan sebagai landasan utama untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045. “Kami di Kemendagri terus beriringan dengan Kementerian Kesehatan dalam menghadapi persoalan kesehatan nasional. Sejak era Presiden pertama hingga sekarang, isu kesehatan tetap menjadi prioritas utama dalam pembangunan nasional,” ujar Ribka.
Ia menyoroti pentingnya menjadikan bonus demografi Indonesia sebagai kekuatan produktif. Hal ini, menurutnya, hanya dapat terwujud jika masyarakat dalam kondisi sehat dan cerdas, terutama di wilayah-wilayah tertinggal seperti Papua yang masih menghadapi banyak tantangan dalam pelayanan kesehatan.
“Eliminasi malaria dan perbaikan layanan kesehatan tidak bisa dibebankan hanya pada Kementerian Kesehatan. Diperlukan kolaborasi lintas sektor dari pemerintah pusat hingga tingkat desa,” tegasnya.
Ribka juga menekankan pentingnya mengedepankan pendekatan pencegahan dan pengobatan, serta mendorong gaya hidup sehat melalui edukasi masyarakat. Di sisi lain, ia menekankan perlunya dukungan infrastruktur dan tenaga medis yang memadai untuk mewujudkan pelayanan kesehatan yang optimal.
Ia menambahkan bahwa kompleksitas persoalan kesehatan di Papua perlu ditangani dengan pendekatan berbasis riset. “Selain malaria, Papua juga menghadapi masalah HIV/AIDS, TBC, dan penyakit lainnya. Letak geografis yang sulit dijangkau menyebabkan banyak intervensi kesehatan tidak efektif. Oleh karena itu, riset menjadi penting agar kebijakan yang diambil benar-benar sesuai dengan kebutuhan di lapangan,” jelasnya.
Dalam kesempatan itu, Ribka juga mengusulkan pembangunan rumah sakit bertipe A atau B di masing-masing provinsi di Papua, sebagai langkah konkret untuk memperluas akses layanan kesehatan yang merata dan adil.
“Kalau kita serius menjadikan kesehatan sebagai prioritas di Papua, maka pembangunan rumah sakit tipe A di setiap provinsi harus menjadi agenda bersama. Kami siap bekerja sama dengan Kementerian PUPR, Menko, dan para gubernur untuk merancang skema pendanaan dan pembangunan. Pemerintah daerah juga harus proaktif dan kreatif,” ungkapnya.
Komitmen ini menegaskan keseriusan pemerintah pusat dalam memperkuat sistem kesehatan di Papua. Dengan kerja sama lintas sektor dan kebijakan berbasis bukti, diharapkan seluruh masyarakat Indonesia, termasuk di wilayah timur, bisa merasakan keadilan dalam pelayanan kesehatan demi terwujudnya visi Indonesia Emas 2045. (Red)
