Semarang, restorasihukum.com – Wakil Menteri Dalam Negeri Akhmad Wiyagus menegaskan penguatan demokrasi menjadi fondasi penting dalam mendukung pembangunan nasional dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat menuju Indonesia Emas 2045. Hal ini disampaikan Wiyagus saat membuka Kick Off Evaluasi Nasional Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di Ballroom Hotel Horison Ultima Sentraland, Kota Semarang, Jawa Tengah, Kamis (21/5/2026).
Menurut Wamendagri, Indonesia memiliki modal besar berupa kekayaan sumber daya alam, bonus demografi, serta keberagaman sosial dan budaya. Namun, seluruh potensi tersebut membutuhkan sistem demokrasi yang kuat agar pembangunan dapat berjalan adil, partisipatif, dan berkelanjutan.
“Demokrasi menjadi perekat kebangsaan sekaligus instrumen untuk memastikan pembangunan berjalan secara adil, partisipatif, dan berkelanjutan,” ujar Wiyagus.
Ia menilai, demokrasi yang sehat mampu memperkuat stabilitas pemerintahan dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap kebijakan pemerintah. Sebaliknya, lemahnya kualitas demokrasi dapat memicu polarisasi sosial dan menghambat pembangunan nasional.
Karena itu, Wiyagus menekankan pentingnya membangun demokrasi substantif yang benar-benar menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Demokrasi yang kita bangun harus bergerak menuju demokrasi substantif, yakni demokrasi yang menghadirkan manfaat nyata bagi rakyat dan memperkuat efektivitas pembangunan nasional,” tegasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Wiyagus juga menyoroti peran strategis Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) sebagai instrumen evaluasi kualitas demokrasi berbasis data. Menurutnya, IDI kini tidak hanya menjadi alat ukur demokrasi, tetapi juga telah masuk dalam agenda pembangunan nasional melalui RPJPN 2025–2045, RPJMN, hingga indikator kinerja pemerintah daerah.
Ia meminta hasil evaluasi IDI tidak berhenti pada angka statistik semata, melainkan ditindaklanjuti melalui kebijakan konkret dan penguatan kelembagaan demokrasi di daerah.
“Evaluasi IDI harus melahirkan rekomendasi kebijakan dan langkah nyata untuk memperbaiki kualitas demokrasi di daerah,” ujarnya.
Pada kesempatan itu, Wiyagus turut memberikan apresiasi kepada sejumlah daerah dengan capaian IDI tertinggi tahun 2025. Daerah Istimewa Yogyakarta mencatat nilai 89,79, disusul Bali 88,73, Jawa Tengah 86,72, Kalimantan Barat 86,17, dan Jawa Timur 84,05.
Menurutnya, capaian tersebut mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas pemerintahan sekaligus mendorong pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan menuju Indonesia Emas 2045.(Red)
