Jakarta, restorasihukum.com – Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto menegaskan bahwa penguatan ekosistem pariwisata dan city branding menjadi faktor utama dalam mendorong kemajuan sektor pariwisata daerah. Hal ini disampaikan Bima saat menghadiri Rapat Koordinasi Nasional Pariwisata Tahun 2026 bertema “Optimalisasi, Resiliensi, Inovasi dan Keberlanjutan Transformasi Ekosistem Kepariwisataan Nasional Menuju Pencapaian Target 2026” di Balairung Soesilo Soedarman, Gedung Sapta Pesona, Jakarta, Kamis (21/5/2026).
Menurutnya, potensi wisata tidak akan berkembang maksimal tanpa dukungan infrastruktur, konektivitas, hospitality, dan kolaborasi lintas sektor.
“Ekosistem pariwisata yang paling nyata contohnya adalah desa wisata. Desa wisata harus mampu menjadi driving force pertumbuhan ekonomi daerah,” ujar Bima.
Ia menyoroti masih banyak daerah yang memiliki potensi wisata besar namun belum berkembang optimal akibat lemahnya dukungan ekosistem. Persoalan tersebut meliputi aksesibilitas yang terbatas, minimnya infrastruktur, konektivitas penerbangan yang belum memadai, hingga kurangnya fasilitas penunjang seperti hotel dan layanan wisata.
Selain itu, Bima menilai sektor sport tourism memiliki peluang besar untuk mendongkrak ekonomi daerah. Sejumlah daerah, kata dia, mulai berhasil menjadikan event olahraga sebagai daya tarik wisata melalui kolaborasi pemerintah daerah, pelaku usaha, aparat keamanan, dan masyarakat.
Menurut Bima, pekerjaan rumah utama kepala daerah saat ini adalah membangun city branding yang kuat dan terarah.
“City branding itu tentang citra, cerita, dan cita-cita daerah. Tidak semua kepala daerah fokus pada hal ini, padahal pembangunan daerah harus dimulai dari sana,” jelasnya.
Ia menjelaskan, city branding menjadi fondasi dalam menentukan arah pembangunan daerah, termasuk kebijakan, program, hingga penganggaran sektor pariwisata. Karena itu, setiap daerah perlu membangun identitas khas yang bersumber dari sejarah, budaya, maupun potensi unggulan masing-masing.
Lebih lanjut, Bima menegaskan pengembangan pariwisata membutuhkan kepemimpinan kepala daerah yang mampu membangun ekosistem secara menyeluruh. Ia menyebut terdapat tiga tantangan utama yang masih dihadapi daerah, yakni infrastruktur, budaya hospitality, dan penguatan city branding.
Kemendagri, siap berkolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan untuk mengidentifikasi berbagai hambatan kebijakan dan regulasi dalam pengembangan pariwisata daerah. Langkah tersebut diharapkan mampu menjadikan sektor pariwisata sebagai motor penggerak ekonomi sekaligus memperkuat identitas daerah.(Red)
