Jakarta, restorasihukum.com — Tinggalkan sikap kecil hati dan mental rendah diri. Kalahkan dominasi yang membatasi. Sebab, setiap peradaban besar bermula dari gagasan besar yang diwujudkan oleh sosok-sosok besar. Inilah hukum alam dan sejarah yang tak terbantahkan. Tanpa ide besar dan kepemimpinan hebat, mustahil sebuah peradaban, bangsa, atau komunitas besar lahir dan tumbuh hingga dikagumi dunia.
Sebagai daerah yang pernah melahirkan peradaban agung seperti Tarumanegara, Mataram, Sriwijaya, Majapahit, dan Nusantara, kita mewarisi pikiran dan pemimpin besar tersebut. Puluhan tahun lalu, kita pernah menjadi inspirasi kemerdekaan bagi negara-negara Asia-Afrika melalui Konferensi Asia-Afrika (KAA) pada 18-24 April 1955 yang mengguncang dunia. Ini bukti nyata warisan aksi besar yang masih dapat kita banggakan.
Dalam ranah pemikiran, contohnya adalah “ekonomi-politik Pancasila,” warisan gagasan besar yang termuat dalam konstitusi dari para pendiri republik kita. Meski selama dua dekade terakhir kita jarang melahirkan pemikir dan tokoh besar berkelas dunia, sebuah kerinduan yang terus ada. Sayangnya, negeri ini dilanda badai Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) yang menghancurkan sendi-sendi kenegaraan, hingga menjadi juara dalam berbagai tingkatan, baik regional ASEAN maupun internasional.
Meski demikian, ekonomi kita terus berjalan meski tertatih-tatih. Kementerian Keuangan mencatat aset negara mencapai Rp 13.692,4 triliun pada 31 Desember 2024, meningkat dari Rp 13.072,8 triliun pada 2023. Namun neraca keuangan pemerintah menunjukkan kondisi yang kecil dan memprihatinkan.
Mengapa demikian? Karena agensi-agensi di negara ini masih berpegang pada ekonometrika, neoliberal, dan teori-teori dari buku teks yang banyak menghasilkan “hit-guys” — mereka yang menguntungkan negara lain dan korporasi global elit, bahkan menjadi pengkhianat sistem ekopol Pancasila yang berlandaskan kerakyatan dan keadilan sosial.
Negara ini hanya akan kokoh dan menjadi peradaban besar jika berani meninggalkan pola pikir dan tindakan yang berorientasi pada ekonometrika, neoliberalisme, dan hit-guys. Saatnya kita kembali pada sistem ekonomi-politik Pancasila.
Kita harus mengatasi persoalan ini dengan semangat “selamat tinggal neoliberalisme, selamat datang pasukan Pancasila dan pemikir-pemikirnya yang cemerlang dan merakyat.” Inisiatif ini harus datang dari kita sendiri, bukan dari pihak asing.
Neoliberalisme dan ekonometrika telah memiskinkan Indonesia. Buku dan kurikulum yang diajarkan penuh dengan ajaran individualisme, nafsu, keserakahan, dominasi, dan ketimpangan. Dari situ lahir rezim devisa bebas, kurs bebas, defisit anggaran, utang luar negeri membengkak, oligarki, bunga dan pajak tinggi, serta deregulasi.
Sebaliknya, antitesisnya sudah jelas: ekopol Pancasila berlandaskan kebersamaan, kebutuhan bersama, harmoni, gotong-royong, dan pemerataan. Dengan itu muncul rezim pasar terkelola, kurs tetap, koperasi, negara hadir melalui BUMN, surplus APBN, insentif dan subsidi, serta regulasi yang adil.
Tema utama dari ekonomi-politik Pancasila adalah:
-
Negara tanpa kemiskinan
-
Republik tanpa kelaparan
-
Indonesia yang sehat, punya papan dan sandang
-
Pendidikan berkualitas
-
Kesetaraan gender
-
Air bersih dan sanitasi berkualitas dunia
-
Pasokan energi bersih dan terjangkau
Selanjutnya, fokus pada:
-
Pekerjaan manusiawi dan pemerataan ekonomi
-
Industri ramah lingkungan, inovasi, dan infrastruktur
-
Hidup tanpa kesenjangan
-
Kota dan permukiman berkelanjutan
-
Konsumsi dan pangan bertanggung jawab
-
Penanganan perubahan iklim
-
Ekosistem laut, darat, dan udara yang sehat
Singkatnya, pemikiran ekopol Pancasila juga merefleksikan substansi kenegaraan berupa:
-
Perdamaian, keadilan, dan lembaga yang kuat
-
Kolaborasi dan gotong-royong untuk tujuan bersama
-
Tanpa penipu, pencopet, maling, dan koruptor di mana pun
-
Republik bebas KKN
-
Komunitas epistemik yang berlandaskan hukum
-
Negeri rempah dan herbal
Dengan visi theo-antro-eko sentris, kita akan memberi warna bagi ASEAN, mencipta pengaruh di Asia dan dunia, dan menjadi mercusuar peradaban semesta. Inilah warisan ekonomi-politik Pancasila yang sedang kita realisasikan bersama. (Red)
