Malang, restorasihukum.com – Berawal dari pemberitaan media restorasihukum.com terkait Penandatanganan Pakta Integritas Wahyoe Darmawan selaku Kabag Umum tidak terima dengan pemberitaan tersebut dengan dalih tidak ada konfirmasi dan redaksi memiliki bukti konfirmasi kepada Samsul Hadi selaku Direktur Utama yang memang tidak dibalas dan nomer telepon redaksi di blokir.
Baca berita terkait :
Yuporia Penandatanganan Pakta Integritas Perumda Tirta Kanjuruhan, Diduga Adanya Money Politic
Yuporia Penandatanganan Pakta Integritas Perumda Tirta Kanjuruhan, Diduga Adanya Money Politic
Dari laporan yang disampaikan ke Dewan Pers tersebut redaksi mendapatkan surat dari Dewan Pers untuk memuat pemberitaan hak jawab dari Perumda Tirta Kanjuruan agar berita menjadi berimbang dan memuat sebelum 2×24 jam.
Baca Juga surat dari Dewan Pers :Kepada Yth.
1. Saudara Wahjoe Darmawan
Pegawai Perumda Tirta Kanjuruhan
2. Pimpinan Redaksi/Penanggung jawab
Media Siber restorasihukum.com
di Jawa Timur
Dewan Pers menerima pengaduan Saudara Wahjoe Darmawan (Kepala Bidang
Umum dan Humas Perumda Tirta Kanjuruhan, mewakili Direktur Utama, Samsul
Hadi, selanjutnya disebut Pengadu), tertanggal 21 Februari 2024. Pengadu
mengadukan situs berita restorasihukum.com (selanjutnya disebut Teradu) atas
berita berjudul:
1. “Yuropia Penanda Tanganan Pakta Integritas Perumda Tirta Kanjuruhan
Diduga Money Politik,” diunggah 16 Februari 2024.
2. Perpanjangan Masa Jabatan Direksi Perumda Tirta Kanjuruhan Syarat
Dengan Pelanggaran,” diunggah 20 Februari 2024.
Pengadu menilai berita Teradu tidak akurat, tidak berimbang. Menurut Pengadu
berita Teradu mencemarkan nama baik pimpinan Daerah, instansi dan perorangan.
Menurut Pengadu berita negatif terhadap instansi Perumda Tirta Kanjuruhan sudah
berkali kali dilakukan dan tanpa konfirmasi.
Pengadu berharap Dewan Pers memproses pengaduan atas berita yang
diadukan, memeriksa status media Teradu sesuai ketentuan dan mekanisme yang
berlaku.
Kedua berita yang diadukan antara lain berisi tentang acara penandatanganan
pakta integritas Perumda Tirta Kajuruhan yang dipimpin oleh Bupati Malang, yang
dilakukan secara tertutup. Acara yang dilangsungkan sehari seusai Pilres (15/02)
tersebut diduga diwarnai dengan kegiatan money politic dan suap yang dilakukan
oleh calon Dirut Perumda Tirta Kanjuruhan, Samsul Hadi. Adapun suap yang
diberikan oleh Samsul Hadi kepada Bupati Malang, atara lain berupa sebuah mobil
jip. Selain itu disebutkan juga bahwa Samsul Hadi (Pengadu) telah memberikan
sejumlah uang kepada Bupati Malang.
Disebutkan ada sejumlah peraturan yang dilanggar dengan pengangkatan
kembali Samsul Hadi. Narasumber tidak disebutkan secara spesifik, kecuali “ordal”.
Disebutkan, pada salah satu berita, ada upaya konfirmasi kepada Samsul
Hadi, namun tidak berhasil. Tidak ada konfirmasi kepada Bupati Malang yang juga
diberitakan negtif dalam berita tersebut.
Dewan Pers telah mengundang Pengadu dan Teradu untuk klarifikasi dan
mediasi pada tanggal 1 Maret 2024 di Kediri, Jawa Timur, pada pukul 14.00 WIB.
Pengadu hadir, dengan diwakili oleh Sdr. Wahjo Darmawan didampingi oleh
Pengacara Sutiyo SH. M.Hum dan Ilhamul Huda Alfaris SH.,M.Hum. Teradu, Rudy
Hartono, Pemimin Redaksi restorasihukum.com, melalui aplikasi pesan digital
WhatsApp menyatakan tidak bisa hadir di pertemuan klarifikasi dan mediasi karena
sudah memiliki kegiatan lain.
Berdasarkan hasil klarifikasi dan analisis berita yang diadukan dan
menemukan:
1. Pengadu belum mengirimkan Hak Jawab.
2. Judul berita yang didukan bernada negatif dan menghakimi, antara lain:
“…Penandatanganan Pakta Integritas Perumda Tirta Kanjuruhan, Diduga
Adanya Money Politic.” (16/02/2024); dan pada judul berita yang lain:
“….Syarat Dengan Pelanggaran,” (20/02/2024).
3. Ada sejumlah pernyataan yang dapat merugikan pehak Pengadu, seperti;
– “…..tapi akal Samsul tidak sesuai dengan kenyataan, diduga kuat adanya
politik uang yang nilainya diangka Rp. 3 miliar yang diberikan Samsul
Hadi selaku kandidat satu satunya sebagai Direktur Utama Perumda Tirta
Kanjuruhan kepada Bupatu Malang H. Moch Sanusi….” (16/02).
– “…..masa perpanjangan jabatan beberapa jajaran direksi yang duduk di
kursi penting Perumda Tirta Kanjuruhan Kabupaten Malang, yang masih
penuh dengan teka – teki serta penuh dengan rekayasa dan kejanggalan
yang terlihat cenderung di paksakan, karena adanya dugaan money
politic dengan Bupati Malang…” (20/02).
4. Satu dari berita yang diadukan (Yuropia Penanda Tanganan Pakta Integritas
Perumda Tirta Kanjuruhan Diduga Money Politik) memuat upaya konfirmasi:
Saat akan dikonfirmasi Samsul Hadi sepertinya memblokir nomor telepon
redaksi media restorasihukum.com dan hingga berita ini diterbitkan belum ada
kejelasan dari pihak Perumda Tirta Kanjuruhan.
5. Tidak ada konfirmasi keada Bupati Malang yang berpotensi dirugikan oleh
berita yang diadukan karena diduga menerima suap.
6. Menurut Pengadu acara “pakta integritas” dilaksanakan secara terbuka.
Selain undangan dari instansi terkait, dihadiri juga oleh sejumlah
media/wartawan.
7. Menurut Pengadu ada upaya permintaan sejumlah uang oleh Teradu kepada
pihak Pengadu sebagai imbal balik untuk pemuatan berita yang “bernada
positif”.
8. Pengadu mempertanyakan keabsahan badan usaha media Teradu sebagai
perusahaan pers.
Berdasarkan klarifikasi dan analisis di atas Dewan Pers menilai berita Teradu
melanggar Kode Etik Jurnalistik Pasal 3 Karena tidak berimbang (karena tidak
melakukan konfirmasi/klarifikasi kepada pihak yang “diberitakan” – yang dirugikan)
dan beropini yang menghakimi.
Selain itu, berita Teradu juga tidak sesuai dengan ketentuan tentang Verifikasi
dan keberimbangan berita pada butir 2 huruf a dan b Peraturan Dewan Pers Nomor
1/Peraturan-DP/III/2012 tentang Pedoman Pemberitaan Media Siber. Ketentuan
tersebut menyatakan: “Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi” dan
“Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang
sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan”.
Berdasarkan penilaian tersebut, Dewan Pers merekomendasikan:
1. Teradu wajib melayani Hak Jawab dari Pengadu secara proporsional, disertai
permintaan maaf kepada Pengadu dan masyarakat pembaca, selambat-
lambatnya 2 x 24 jam setelah hak jawab diterima.
2. Pengadu menyampaikan Hak Jawab kepada Teradu secara proporsional
selambat-lambatnya 7 x 24 jam setelah surat ini diterima.
3. Teradu memuat catatan di bagian bawah berita yang diadukan yang
menjelaskan bahwa Dewan Pers telah menilai berita tersebut melanggar
Kode Etik Jurnalistik dan Pedoman Pemberitaan Media Siber. Teradu juga
wajib menyertakan tautan berita yang berisi Hak Jawab dari Pengadu.
4. Pengadu wajib memuat permintaan maaf kepada Pengadu dan Pembaca di
bagian akhir dari Hak Jawab.
5. Teradu wajib menautkan Hak Jawab dari Pengadu pada berita-berita yang
diadukan, sesuai dengan angka 4 huruf b Peraturan Dewan Pers Nomor:
1/Peraturan-DP/III/2012 tentang Pedoman Pemberitaan Media Siber yang
menyatakan “Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita
yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab”.
6. Hak Jawab,atas persetujuan para pihak, dapat dilayani dalam format ralat,
wawancara, profil, features, atau liputan sebagaimana disebutkan dalam
Pedoman Hak Jawab (Peraturan Dewan Pers Nomor 9/Peraturan-
DP/X/2008).
7. Apabila Pengadu tidak memberikan Hak Jawab dalam batas waktu pada butir
2, maka Teradu tidak wajib untuk memuat Hak Jawab.
8. Apabila Teradu tidak memuat hak jawab seusai dengan batas waktu butir 1,
maka Pengadu wajib melaporkan ke Dewan Pers.
9. Apabila Pengadu memiliki bukti bahwa Teradu melakukan perbuatan yang
dapat merugikan Pengadu di luar kepentingan jurnalistik, maka Pengadu
dapat menggunakan Undang Undang di luar Undang Undang Nomor 40
Tahun 1999 tentang Pers.
Tidak melayani Hak Jawab bisa dipidana denda sebanyak-banyaknya Rp.
500.000.000 (lima ratus juta rupiah) sebagaimana disebutkan dalam Pasal 18 ayat
(2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers*.(disesuaikan dengan
kasusnya).
Demikian surat ini disampaikan untuk menjadi perhatian.
Namun hingga berita ini diterbitkan Wahyoe Darmawan selaku pelapor belum juga memberikan jawaban terkait surat dari Dewan Pers tersebut. (Red)
