Malang, restorasihukum.com – Penandatanganan pakta integritas perusahaan umum daerah tirta kanjuruhan yang dilaksanakan pada 15 februari 2024 pasca terlaksananya pesta demokrasi pemilihan umum terasa banyak kejanggalan yang dilaksanakan dalam aula Perumda Tirta Kanjuruhan jalan Kebonagung nomor 115 Pakisaji, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Dalam acara tersebut dipimpin langsung oleh Bupati Malang H. Moch Sanusi dan terkesan tertutup untuk umum dengan tamu undangan, kepala SPI, kepala Puslitbang, kepala Bagian, staf ahli dan kepala unit pelayanan usaha Perumda Tirta Kanjuruhan saja.
Menurut informasi dari sumber yang namanya enggan untuk disebutkan, sebelum terlaksananya penandatanganan pakta integritas tersebut ada dugaan terkait politik uang untuk pemenangan salah satu pasangan calon presiden dan ada kewajiban tiap karyawan Perumda Tirta Kanjuruhan untuk satu orang diwajibkan mengumpulkan 20 kartu tanda penduduk sanak keluarga dengan tujuan pemenangan pasangan calon presiden dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, dalam pemilu 14 februari 2024 lalu.
Namun setelah pemilu dilaksanakan dan dalam perhitungan cepat pasangan calon presiden dimaksud tidak sesuai harapan, maka penandatanganan pakta integritas perumda tirta kanjuruhan akan gagal dilaksanakan, tapi akal Samsul tidak sesuai dengan kenyataan, diduga kuat adanya politik uang yang nilainya diangka Rp 3 miliar yang diberikan Samsul Hadi selaku kandidat satu satunya sebagai Direktur Utama Perumda Tirta Kanjuruhan kepada Bupati Malang H Moch Sanusi, agar penandatanganan pakta integritas tetap harus terlaksana.
Dari keterangan sumber, sebelum pilpres terlaksana Samsul juga pernah memberikan satu unit mobil jeep Hartop melalui mantan kabag umum yang sudah pensiun namun masih tetap mendapatkan gaji dari Perumda Tirta Kanjuruan.
Saat akan dikonfirmasi Samsul Hadi sepertinya memblokir nomor telepon redaksi media restorasihukum.com dan hingga berita ini diterbitkan belum ada kejelasan dari pihak Perumda Tirta Kanjuruhan. Red/tim)
