Tuban, restorasihukum.com — Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) memperkuat dukungan terhadap program prioritas pemerintah di bidang ketahanan pangan dan pemenuhan gizi masyarakat melalui percepatan pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di berbagai daerah.
Langkah tersebut menjadi bagian dari implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sekaligus penguatan ekosistem pangan nasional menuju visi Indonesia Emas.
Dalam kunjungan Presiden RI Prabowo Subianto di Kabupaten Tuban, Jawa Timur, Polri turut mendukung peresmian operasional 166 SPPG di 24 Polda jajaran yang dilakukan secara serentak dan terhubung daring dari masing-masing wilayah.
Kapolri Listyo Sigit Prabowo mengungkapkan, hingga saat ini Polri telah mengembangkan 1.376 SPPG di seluruh Indonesia. Dari jumlah tersebut, sebanyak 736 SPPG telah beroperasi, 172 SPPG memasuki tahap persiapan operasional, dan 468 lainnya masih dalam proses pembangunan, termasuk 33 SPPG di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
“Apabila seluruh SPPG tersebut telah beroperasi, diproyeksikan dapat memberikan manfaat bagi 3,44 juta masyarakat dan menyerap 68.000 tenaga kerja,” ujar Kapolri saat menghadiri Panen Raya Jagung Kuartal II di Tuban.
Kapolri menegaskan, Polri menargetkan pembangunan 1.500 SPPG pada 2026 guna memperluas jangkauan layanan pemenuhan gizi masyarakat.
“Pada tahun 2026, Polri menargetkan melanjutkan pembangunan hingga mencapai 1.500 SPPG di seluruh Indonesia. Hal ini dilakukan untuk memperluas jangkauan pelayanan pemenuhan gizi sehingga mampu memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.
Sementara itu, Kasatgas MBG Polri Nurworo Danang mengatakan Program MBG tidak hanya berfokus pada distribusi makanan bergizi, tetapi juga mendorong terbentuknya ekosistem pangan berkelanjutan melalui keterlibatan petani, peternak, UMKM, koperasi lokal, hingga penguatan rantai pasok pangan nasional.
“Program ini bukan sekadar menghadirkan makanan bergizi kepada masyarakat, tetapi juga menggerakkan ekonomi rakyat melalui rantai pasok pangan yang inklusif. Karena itu, keberlanjutan program menjadi prioritas utama yang terus diperkuat Polri,” jelasnya.
Untuk menjamin kualitas layanan, seluruh operasional SPPG Polri menerapkan standar keamanan pangan yang ketat mulai dari proses produksi hingga distribusi. Setiap fasilitas didukung sertifikasi penjamah makanan, laik higiene sanitasi, sertifikasi halal, uji laboratorium air, serta pemeriksaan food safety oleh tenaga kesehatan Dokkes Polri.
Polri juga menghadirkan inovasi penggunaan bahan bakar Compressed Natural Gas (CNG) yang dinilai lebih efisien dan ramah lingkungan untuk mendukung operasional memasak dalam skala besar.
Di sektor hulu, Polri turut memperkuat ketahanan pangan nasional melalui pendampingan terhadap 714 kelompok tani jagung binaan di 42 Polres pada 8 Polda. Kelompok tani tersebut telah memperoleh akses Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan total penyaluran mencapai Rp30,3 miliar guna mendukung pengolahan lahan dan pembelian pupuk.
Selain itu, Polri bersama mitra terkait juga memperkuat infrastruktur logistik pangan melalui pembangunan 18 gudang ketahanan pangan di 12 Polda. Pada 2026, jumlah tersebut ditargetkan bertambah menjadi 28 gudang dengan kapasitas 1.000 ton per unit, ditambah satu gudang utama berkapasitas 10.000 ton yang ditargetkan rampung pada Juni 2026.
Agenda Presiden RI di Tuban turut dirangkaikan dengan Panen Raya Jagung Kuartal II serta peletakan batu pertama pembangunan gudang ketahanan pangan sebagai bagian dari upaya memperkuat swasembada pangan nasional.
Mengutip arahan Presiden, Kapolri menegaskan bahwa ketahanan pangan menjadi fondasi penting dalam membangun masa depan bangsa.
“Sebagaimana amanat Bapak Presiden, menghasilkan pangan dan makanan adalah melanjutkan peradaban. Kami memahami bahwa penyediaan pangan menjadi fondasi penting dalam membangun generasi yang sehat, kuat, dan berdaya saing,” pungkas Kapolri.(Red)
