Pidie Jaya, restorasihukum.com – Muhammad Tito Karnavian mengumumkan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah menyetujui tambahan dana Transfer ke Daerah (TKD) untuk tiga provinsi terdampak bencana di wilayah Sumatera. Total anggaran tambahan mencapai sekitar Rp10,6 triliun. Hal ini disampaikan Tito dalam acara Penyerahan Santunan Ahli Waris untuk Korban Bencana Hidrometeorologi dan Sosialisasi Penambahan TKD Tahun 2026 bagi Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat secara hybrid dari Gedung MTQ Pidie Jaya, pada Jumat (6/3/2026).
Tito menegaskan, tambahan TKD ini merupakan realisasi usulan Mendagri kepada Presiden dan DPR RI, yang ditujukan untuk mempercepat pemulihan pascabencana. “Harapannya daerah-daerah bisa melakukan penanganan bencana sesuai kemampuannya. Yang tidak mampu tetap ditangani pusat,” ujarnya.
Sebelumnya, dalam rapat virtual bersama pemerintah daerah terdampak pada Kamis (5/3/2026), Mendagri menjelaskan bahwa penambahan TKD ini diberikan tidak hanya kepada daerah yang terdampak langsung, tetapi seluruh kabupaten/kota dan provinsi di Sumut, Sumbar, dan Aceh. Keputusan ini dilakukan karena bencana dianggap berdampak provinsi secara menyeluruh.
“Beliau (Presiden) memutuskan untuk memberikan semua, baik yang terdampak atau tidak, karena dianggap bencana provinsi,” jelas Mendagri.
Alokasi dana tambahan dari total Rp10,6 triliun tersebut adalah sekitar Rp1,6 triliun untuk Aceh, Rp6,3 triliun untuk Sumatera Utara, dan Rp2,6 triliun untuk Sumatera Barat. Kebijakan ini telah ditindaklanjuti melalui Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2026, dan Mendagri telah menerbitkan surat edaran untuk mengatur teknis penggunaannya.
Tito menekankan, Presiden menginginkan anggaran tambahan ini digunakan seoptimal mungkin untuk percepatan pemulihan bencana. Bagi daerah yang tidak terdampak langsung, dana ini dapat dimanfaatkan untuk program mitigasi dan pencegahan bencana, seperti perbaikan jembatan, bendungan, penataan ruang, pendidikan dan latihan penanganan bencana, bahkan untuk mendukung pengendalian inflasi.
“Termasuk juga untuk penanganan tata ruang, pendidikan dan latihan penanganan bencana, bahkan kesempatan bisa digunakan untuk penanganan inflasi,” pungkasnya.(Red)
