Jakarta, restorasihukum.com – Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum (Ditjen Badilum) kembali menyelenggarakan sarasehan interaktif rutin bertajuk Perisai Badilum yang ke-7, pada Jumat (20/6). Acara ini digelar secara hybrid, bertempat di Command Center Badilum dan diikuti secara daring oleh hakim serta tenaga teknis dari seluruh satuan kerja peradilan umum di Indonesia.
Kegiatan dibuka oleh Dirjen Badilum Bambang Myanto, serta dihadiri oleh pejabat tinggi seperti Sekretaris Badilum Kurnia Arry Soelaksono, Direktur Jenderal Teknis Hasanudin, dan Direktur Pembinaan Teknis Zahlisa Vitalita.
Sarasehan ini bertujuan mengembangkan budaya diskusi ilmiah dan pemikiran kritis di kalangan aparatur peradilan umum. Pada episode kali ini, tema yang diangkat adalah “Pemidanaan dalam Paradigma Baru: Pedoman Pemidanaan dan Alasan Penghapus Pidana dalam KUHP Nasional”.
Acara dipandu oleh Mustamin, Hakim Yustisial Ditjen Badilum, dengan narasumber utama Prof. Harkristuti Harkrisnowo, Guru Besar Hukum Pidana Universitas Indonesia. Dalam pemaparannya, Prof. Harkristuti menyoroti pembaruan besar yang dibawa KUHP Nasional dalam sistem pemidanaan di Indonesia. Sistem pemidanaan kini bergeser dari pendekatan pembalasan menjadi fokus pada pemulihan, keadilan, dan reintegrasi sosial.
Ia menjelaskan bahwa penjara bukan lagi satu-satunya solusi pemidanaan, apalagi dengan kapasitas lapas yang sudah penuh sekitar 276 ribu penghuni. KUHP Nasional mendorong hakim mencari alternatif yang menitikberatkan pada aspek pemulihan dan rehabilitasi.
Prof. Harkristuti juga menegaskan bahwa hakim wajib mempertimbangkan berbagai faktor sebelum menjatuhkan pidana, seperti motif, tingkat kesalahan, sikap batin pelaku, cara melakukan kejahatan, adanya pemaafan korban, serta nilai-nilai hukum yang berlaku di masyarakat (living law).
“Hakim harus menjadi pemimpin dalam perubahan paradigma pemidanaan di Indonesia,” ujarnya, dikutip DANDAPALA.
KUHP Nasional juga mengatur agar pemidanaan dihindari untuk kelompok tertentu, termasuk anak-anak, lansia di atas 75 tahun, pelaku kejahatan pertama kali, serta apabila telah terjadi pengembalian kerugian atau perdamaian dengan korban.
Diskusi yang berlangsung interaktif ini melibatkan peserta dari berbagai wilayah di Indonesia, dari Sabang hingga Merauke. Para hakim pengadilan mengajukan pertanyaan dan masukan yang dijawab langsung oleh Prof. Harkristuti dengan pendekatan praktis.
Melalui sarasehan ini, Mahkamah Agung berharap para hakim tidak hanya memahami isi KUHP Nasional secara teori, tetapi juga mampu menerapkannya secara bijaksana dalam putusan mereka.
Pemahaman mendalam terhadap pedoman pemidanaan penting tidak hanya bagi hakim, tapi juga bagi seluruh aparat penegak hukum, dengan tujuan mewujudkan keadilan substantif dan menghasilkan putusan yang dapat diterima oleh masyarakat. Dengan Perisai Badilum, Mahkamah Agung menegaskan komitmennya dalam membangun sistem peradilan yang adil, bijak, dan responsif terhadap perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat. (Red)
