Mojokerto, restorasihukum.com – Sejumlah warga Desa Kembangsri, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Mojokerto, secara resmi mengadukan Kepala Desa Kembangsri, Muhammad Lamadi, ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Mojokerto. Pengaduan tersebut berkaitan dengan dugaan penyalahgunaan Dana Desa pada proyek pembangunan kolam ikan beserta sarana pendukung yang bersumber dari APBDes tahun anggaran 2022 hingga 2024.
Informasi yang dihimpun awak media menyebutkan, sedikitnya tiga warga tercatat sebagai pelapor dan telah menandatangani surat pengaduan. Total anggaran yang menjadi sorotan dalam laporan tersebut mencapai Rp 579.673.993, yang dialokasikan untuk pembangunan kolam ikan secara bertahap selama tiga tahun di lokasi yang sama.
Dalam dokumen pengaduan dijelaskan bahwa pada tahun anggaran 2022, pemerintah desa menganggarkan pembangunan awal kolam ikan sebagai bagian dari program ketahanan pangan dengan nilai Rp 180.950.000, yang diklaim telah direalisasikan.
Kemudian pada tahun anggaran 2023, kegiatan serupa kembali dianggarkan dengan nilai Rp 163.499.993 dan disebut telah dilaksanakan.
Selanjutnya pada tahun anggaran 2024, terdapat dua kegiatan, yakni pembangunan paving jalan sepanjang 370 meter sebagai akses menuju area kolam ikan dengan anggaran Rp 94.060.000, serta pembangunan kolam ikan untuk ketiga kalinya di lokasi yang sama, termasuk penanaman anggrek di pintu masuk kawasan, dengan nilai Rp 141.163.000. Kedua kegiatan tersebut juga dinyatakan telah direalisasikan.
Jika ditotal, anggaran proyek dari tahun 2022 hingga 2024 mencapai Rp 579.673.993.
Proyek Kolam Ikan di lahan persawahan Dusun Kembangsri
Warga menilai proyek kolam ikan yang berlokasi di lahan persawahan Dusun Kembangsri seluas kurang lebih 1.875 meter persegi tersebut menyimpan sejumlah kejanggalan. Pasalnya, tidak seluruh lahan dimanfaatkan sebagai kolam ikan, sementara anggaran yang digelontorkan dinilai cukup besar dan berulang kali dialokasikan pada lokasi yang sama.
Beberapa hal yang menjadi keberatan warga antara lain dugaan ketidakwajaran penganggaran karena proyek serupa dilakukan secara berturut-turut tanpa perencanaan yang terukur, ketidaksesuaian antara hasil fisik dan kualitas pekerjaan dengan besaran anggaran, serta minimnya dampak program terhadap peningkatan kesejahteraan dan produktivitas perikanan masyarakat desa.
Selain itu, warga juga melaporkan dugaan kegiatan fiktif pembangunan lumbung desa yang direncanakan pada tahun anggaran 2025 dengan nilai Rp 31.302.000. Masyarakat mengaku tidak menemukan indikasi persiapan maupun pelaksanaan pembangunan di lokasi yang dimaksud, sehingga menimbulkan dugaan adanya ketidakjelasan administrasi dan potensi penyimpangan anggaran.
Dari sudut transparansi turut menjadi sorotan. Warga menyebut, pada sejumlah kegiatan fisik desa tidak ditemukan papan informasi atau prasasti proyek yang memuat keterangan kegiatan, besaran anggaran, dan tahun pelaksanaan sebagaimana diwajibkan dalam pengelolaan Dana Desa.
Tak hanya itu, Kepala Desa Kembangsri juga disebut memiliki pekerjaan ganda sebagai karyawan di salah satu perusahaan swasta di wilayah Kecamatan Ngoro. Kondisi tersebut dinilai berpotensi menimbulkan konflik kepentingan serta memengaruhi efektivitas pengelolaan dan pengawasan Dana Desa.
Menanggapi hal tersebut, Kasi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Mojokerto, Rizky Raditya Eka Putra, S.H., saat dikonfirmasi pada Rabu (27/1/2026), menyampaikan bahwa pihaknya belum menerima secara langsung berkas laporan dari warga Desa Kembangsri.
“Bisa saja laporan tersebut sudah berada di meja Kepala Kejaksaan atau masih di bidang lain,” ujarnya.
Meski demikian, ia menegaskan bahwa setiap laporan masyarakat akan diproses sesuai ketentuan yang berlaku, termasuk melalui verifikasi administrasi dan pengecekan lapangan.
“Seluruh laporan masyarakat pasti akan kami tindaklanjuti dan lakukan kroscek,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Desa Kembangsri, Muhammad Lamadi, saat dihubungi melalui telepon seluler untuk dimintai tanggapan terkait laporan tersebut, belum memberikan respons hingga berita ini diterbitkan.(Red)
