Malang, restorasihukum.com -Pengerjaan proyek jalan Gondanglegi-Srigonco di Kabupaten Malang sudah mulai dilaksanakan dan dikerjakan, namun masih menjadi pertanyaan masyarakat umum, dari mana Pembiayaan Pembangunan, Rekanan Pengerjaan Siapa, Konsultan Pekerja siapa, Memakan biaya berapa, dan waktu pengerjaan berapa lama dan transparansi anggaran sudah menjadi keharusan untuk dilaksanakan pemerintah dalam menjalankan program kerjanya.
Dimulai sejak awal sampai akhir sebuah proyek yang dilaksanakan dan dibiayai oleh Negara dari uang rakyat, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, dimulai dari perencanaan, pelaksanaan tender, hingga pelaksanaan proyek semuanya harusnya transparan.
Bahwa proyek yang dibiayai APBN maupun APBD maka wajib ada papan proyeknya, dasar hukum yang mempertegas tentang transparansi pelaksanaan pemasangan papan nama proyek sumber dananya dibiayai dari APBN atau APBD ialah UURI No. 14 Tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik
Peraturan Presiden (Perpres) No. 70 Tahun 2012, Tentang Perubahan Kedua atas Perpres nomor 54 tahun 2010, Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. (Permen PU 29/2006) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 29/PRT/M/2006 tentang Pedoman Persyaratan Teknis Bangunan Gedung. (Permen PU 12/2014) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 12/PRT/M/2014 tentang Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan.
UU KIP menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik.
Selain itu UU KIP bertujuan mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggung jawabkan.
saat tim ungkap fakta yuridis media restorasihukum.com menghubungi Dedik selaku ketua DPC LSM Gerbang Indonesia Kabupaten Malang (5/11/2024) menyampaikan ” Proyek jalan besar seperti itu saya rasa kurang adanya keterbukaan, itu dapat kita lihat mulai dari tidak adanya papan nama yang seharusnya bisa menjelaskan pada warga jika ada proyek pemerintah dilaksanakan, bukan malah di tutupi dengan meniadakan papan yang berisi informasi kegiatan yang menggunakan anggaran rakyat yang di pungut dari pajak warga, kan sudah ada anggaran untuk papan nama.” Tuturnya.
Masih kata Dedik “Hal itu sangat di sayangkan bisa terjadi pada proyek pemerintah saat ini, padahal proyek pembangunan jalan Ruas Gondanglegi Srigonco yang ada di Kabupaten Malang tersebut pasti melalui perencanaan yang matang, tapi kenapa malah di tutup-tutupi”. Ungkapnya.
Lebih lanjut, “Apa memang sudah ada niat dari mereka agar masyarakat tidak mengetahui dengan jelas mengenai pengerjaan proyek tersebut dan saya DPC LSM Gerbang Indonesia kabupaten Malang akan terus mengawasi, mengawal proyek itu hingga selesai nantinya “. Tegas ketua DPC LSM GI pada awak media.
Hingga berita ini diturunkan awak media belum menjumpai adanya papan nama proyek siluman pembangunan jalan Gondanglegi – Srigonco yang dibiayai uang rakyat. (red/tim)
