Jakarta, restorasihukum.com – Pemulihan pascabencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat menjadi gambaran kuat sinergi nasional lintas sektor. Puluhan ribu personel dari berbagai kementerian dan lembaga, TNI-Polri, pemerintah daerah, hingga relawan kemanusiaan terus bekerja di lapangan untuk memastikan proses rehabilitasi dan rekonstruksi berjalan optimal.
Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera, Muhammad Tito Karnavian, menegaskan bahwa mobilisasi nasional sejak fase awal penanganan menjadi kunci percepatan pemulihan di wilayah terdampak.
“Mobilisasi sejak awal dilakukan secara nasional di bawah arahan langsung Presiden, dengan jumlah mencapai sekitar 92 ribu personel dari seluruh kementerian dan lembaga, belum termasuk relawan non-pemerintah,” ujar Tito di Jakarta, Rabu (25/3/2025).
Memasuki tahap rehabilitasi, jumlah personel disesuaikan dengan kondisi di lapangan yang mulai terkendali. Data per 31 Maret 2026 mencatat sebanyak 23.618 personel dari berbagai kementerian, lembaga, serta sekolah kedinasan masih bertugas di wilayah terdampak.
Kolaborasi lintas sektor terlihat nyata dalam berbagai aspek pemulihan. Pembangunan hunian sementara (huntara) menjadi salah satu contoh konkret sinergi tersebut. Selain melibatkan pemerintah melalui BNPB dan Kementerian Pekerjaan Umum, pembangunan juga didukung oleh TNI-Polri serta berbagai organisasi kemanusiaan seperti Dompet Dhuafa, Rumah Zakat, dan sejumlah lembaga filantropi lainnya.
Hingga akhir Maret 2026, progres pembangunan huntara telah mencapai sekitar 84 persen, dengan total 16.360 unit berhasil dibangun di tiga provinsi terdampak. Capaian ini mempercepat proses relokasi penyintas dari tenda darurat ke hunian yang lebih layak.
Di sektor infrastruktur, pemulihan juga menunjukkan perkembangan signifikan. Akses jalan dan jembatan nasional kini telah kembali terbuka secara fungsional, sehingga distribusi logistik berjalan lancar. Jembatan darurat yang dibangun oleh TNI, Polri, dan kementerian teknis turut menjadi penghubung penting bagi wilayah yang sebelumnya terisolasi.
Pembersihan lumpur, yang menjadi salah satu tantangan utama, juga menunjukkan progres signifikan. Sebagian besar titik terdampak telah berhasil dibersihkan, sehingga aktivitas masyarakat mulai kembali normal. Kementerian Dalam Negeri turut mengerahkan Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) dalam tiga gelombang untuk membantu proses tersebut.
Sementara itu, pemulihan layanan dasar berlangsung cepat. Pasokan listrik telah kembali normal di hampir seluruh wilayah terdampak, jaringan komunikasi kembali aktif, serta fasilitas kesehatan seperti rumah sakit dan puskesmas telah beroperasi kembali melayani masyarakat.
Perkembangan ini berdampak langsung pada penurunan jumlah pengungsi. Dari lebih dari 2,1 juta jiwa pada Desember 2025, kini tersisa 36 kepala keluarga yang masih berada di tenda pengungsian dan terus ditangani secara bertahap.
Satgas PRR memastikan bahwa semangat gotong royong akan terus dijaga hingga seluruh tahapan rehabilitasi dan rekonstruksi selesai, termasuk pembangunan hunian tetap serta normalisasi lingkungan di wilayah terdampak.(Red)
