Lamongan, restorasihukum.com – Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kabupaten Lamongan mengambil langkah tegas menyusul terungkapnya praktik distribusi pupuk bersubsidi ilegal di Ngawi yang diduga melibatkan oknum dari Lamongan.
Kepala DKPP Lamongan, Mugito, mengatakan distribusi pupuk bersubsidi sebenarnya sudah diatur ketat melalui sistem digital e-Pubers (Elektronik Pupuk Bersubsidi). Petani wajib datang sendiri ke kios dengan membawa KTP, difoto, dan datanya diinput ke sistem untuk memastikan bantuan tepat sasaran.
Namun, kasus di Ngawi menunjukkan adanya celah yang dimanfaatkan oknum melalui jalur ilegal, termasuk platform jual beli online.
“Kontrol kami ada di kios dan distributor. Jika ada yang bermain, sanksi tegas menanti, mulai dari pencabutan izin kios hingga ranah pidana bagi oknum pelanggar,” tegas Mugito, Selasa (10/2/2026).
Meski terjadi distribusi ilegal ke luar daerah, Mugito memastikan stok pupuk untuk petani Lamongan aman. Berdasarkan data DKPP, alokasi NPK mencapai 72.000 ton dengan serapan 99 persen, dan Urea 55.000 ton. Dinas kini memfokuskan pengawasan pada kios dengan serapan tidak wajar untuk mencegah pupuk merembes ke daerah lain.(Red)
