Jakarta, restorasihukum.com – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menilai tingkat inflasi nasional secara tahunan pada Juli 2026 sebesar 2,88 persen masih berada dalam rentang ideal. Penilaian tersebut disampaikan Tito saat memimpin Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah di Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP), Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Senin, 10 Agustus 2026, sebagai bagian dari upaya pemerintah menjaga stabilitas harga di daerah.
Tito mengatakan, angka inflasi tersebut masih sesuai dengan target pemerintah sebesar 2,5 persen dengan toleransi plus minus 1 persen, atau berada pada rentang 1,5 hingga 3,5 persen. Selain itu, perkembangan inflasi secara bulanan menunjukkan penurunan harga.
“Ini juga terlihat juga penurunan, ini dibuktikan juga dengan inflasi bulan ke bulan, *month to month*, dari bulan Juni ke bulan Juli terjadi deflasi atau penurunan minus 0,14 persen,” ujar Tito.
Meski secara nasional masih terkendali, Tito meminta pemerintah daerah (Pemda) tetap mewaspadai perkembangan harga di wilayah masing-masing. Sebab, sejumlah provinsi tercatat mengalami inflasi di atas batas atas target pemerintah, yakni 3,5 persen.
Beberapa provinsi dengan tingkat inflasi tinggi tersebut meliputi Papua Barat, Aceh, Papua Pegunungan, Kalimantan Tengah, dan Papua Barat Daya.
Pada tingkat kabupaten, inflasi tinggi tercatat antara lain di Kabupaten Aceh Tengah, Aceh Tamiang, Labuhanbatu, Manokwari, dan Banggai. Sementara pada tingkat kota, daerah dengan inflasi tinggi meliputi Gunungsitoli, Sorong, Banda Aceh, Sibolga, dan Pematangsiantar.
Tito menjelaskan, komponen penyumbang inflasi pada Juli 2026 didominasi sektor transportasi dan pendidikan. Sementara itu, kelompok makanan, minuman, dan tembakau dinilai masih relatif terkendali.
Sejumlah komoditas turut memberikan tekanan terhadap inflasi, di antaranya daging ayam ras, cabai merah, cabai rawit, dan telur ayam ras. Namun, komoditas pangan strategis seperti beras masih berada dalam kondisi relatif terjaga.
“Tapi komoditas penting seperti beras dan lain-lain relatif terjaga,” kata Tito.
Dalam rapat tersebut, Tito juga mengapresiasi langkah Kementerian Perdagangan (Kemendag) dalam melakukan intervensi terhadap harga sejumlah komoditas pangan. Intervensi tersebut dinilai turut mendorong penurunan harga bawang putih dan minyak goreng.
Menurut Tito, kedua komoditas tersebut sebelumnya kerap menjadi salah satu penyumbang inflasi. Namun, berdasarkan perkembangan terakhir, harga keduanya relatif terkendali.
“Saya terima kasih kepada Kementerian Perdagangan. Karena yang mengatur dua komoditas ini adalah Kementerian Perdagangan,” tandas Tito.
Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah tersebut turut dirangkaikan dengan Sosialisasi dan Penandatanganan Surat Edaran Bersama tentang Sinkronisasi Layanan BPHTB, layanan pertanahan, integrasi data perpajakan dan pertanahan, serta Sosialisasi Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP). (Red)
