Kediri restorasihukum.com – Dinas Sosial Tenaga Kerja (Dinsosnaker) Kota Kediri mengaku kesulitan mencairkan anggaran dari Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) karena harus menuntaskan verifikasi data terlebih dahulu
Distribusi bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM) di Kota Kediri terkesan lamban. Pasalnya, sampai bantuan dana segar untuk mengurangi dampak atau akibat negatif atas kenaikan harga-harga yang ditanggung masyarakat miskin, terutama akibat kenaikan harga BBM sekarang baru berjalan sepertiga.
Setiap kelurahan biasanya jumlahnya dipangkas dengan alasan ada yang meninggal dunia, pindah tempat tinggal maupun alasan lainnya.
Kepala Bagian Humas Pemkot Kediri Jawadi, Sabtu mengatakan,” Dana itu sudah teralokasi dalam APBD tahun ini sehingga harus tuntas pada akhir tahun 2014. Kendalanya selain verifikasi yakni/ banyaknya penerima manfaat mencapai 15 orang dan harus ditransfer ke masing-masing rekeningnya.
Sementara itu menurut MK salah satu RT di Kota Kediri mengaku warganya belum menerima BLSM. Padahal sampai sekarang sejumlah warganya sudah mendapt informasi akan mendapat bantuan dari Pemkot Kediri.
Perlu di ketahui dari 48 kelurahan, dinas sosial baru mencairkan ke 16 kelurahaan yang ada atau senilai Rp 986 juta sementara itu proses verifikasi data adminstratif saat ini sedang berlangsung di dinas sosial Kota Kediri.(red)
