Jakarta, restorasihukum.com – Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi menegaskan sikap tegas untuk tidak memberikan toleransi terhadap segala bentuk kekerasan di lingkungan perguruan tinggi. Hal ini disampaikan Menteri Brian Yuliarto sebagai respons atas kasus dugaan kekerasan yang terjadi di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FHUI).
Brian Yuliarto menegaskan bahwa kampus harus menjadi ruang yang aman, berintegritas, serta menjunjung tinggi martabat seluruh sivitas akademika.
“Tidak boleh ada toleransi terhadap segala bentuk kekerasan di kampus dalam bentuk apa pun,” ujarnya (14/4/2026).
Brian menjelaskan, perguruan tinggi wajib memastikan lingkungan yang aman, inklusif, dan bebas dari kekerasan, baik fisik, verbal, psikis, seksual, maupun kekerasan berbasis digital. Setiap tindakan yang merendahkan martabat manusia disebut sebagai pelanggaran serius yang harus ditangani secara adil dan berpihak pada korban.
Dalam penanganannya, kebijakan ini mengacu pada Permendikbudristek Nomor 55 Tahun 2024 yang mengatur pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan kampus, termasuk perundungan, diskriminasi, intoleransi, hingga kekerasan seksual.
Aturan tersebut juga mewajibkan setiap perguruan tinggi membentuk Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi (Satgas PPKPT) serta memastikan perlindungan dan pemulihan bagi korban.
Brian menambahkan, apabila dalam penanganan kasus ditemukan unsur pidana, maka proses hukum akan merujuk pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 sesuai ketentuan yang berlaku.(Red)
