Surabaya restorasihukum.com – Semaraknya oprasi hiburan malam dan banyaknya kafe dan resto di kota Surabaya membuat satpol pp kota Surabaya sibuk menyegel kafe-kafe yang ke beradaanya di daerah yang gampang di lihat akan tetapi ada yang luput dari pengawasan entah sengaja atau tidak.
Gencarnya operasi di Surabaya timur tentang kafe dan resto di wilayah mulyosari yang masuk kec Mulyorejo Surabaya luput dari tindakan satpol pp kota Surabaya,yaitu kafe resto Lanting 2 yang di duga tak mengantongi ijin.
Ketika wartawan mengkonfirmasi melalui via tlepon kemarinjam 21.30 tentang perijinnya kepada pemilik cafe resto lanting jaya 2 dengan panggilan Pak yudi”Saya tidak bisa ketemu hari ini karena mau luar Kota”ungkapnya.
Menurut informasi narasumber yang kami temui di lapangan yang enggan di sebut namanya cafe resto lanting 2 sebelum beroperasi tidak ada pemberitauan ke warga setempat terlebih dahulu”Ga tau mas tiba-tiba ada cafe resto lanting 2 baru di sini Jelas ini illegal karena warga tak pernah di minta persetujuan ijin gangguan untuk itu pihak terkait segera lakukan penindakaan”kata narasumber.
Bila mengacu keterangan warga tersebut jelas soalnya dalam pengurusan HO harus ada persetujuan masarakat sekitar.
Saat wartawan mengkonfirmasi kabid penindakan melalui fia sms mengatakan,” sudah di ops sama pak kabid ijinya ada”jawaban dari joko wiyono.bahkan semakin kuat dugaan bahwa (RHU)rumah hiburan umum cafe resto lanting jaya 2 yang beralamat di jalan mulyosari no 39 tak ada.dengan pengakuan dari satpol pp dan warga sekitar berbeda soalnya warga tak pernah di minta persetujuan untuk mengurus ijin yang menjadi sarat pengurusan ijin dari resto tersebut.
Perlu diketahui membuka usaha hiburan malam tidaklah mudah dalam perijinanya, proses yang di lewati diantarannya zoning area’ho, pembaruan imb,ukl/upl’siup, imb,tdup/disbudpar.
Diatur dalam pasal 34 perda surabaya no 23 tahun 2012 tentang kepariwisataan tertulis setiap orang atau pengusaha yang melakukan pelanggaran dapat ketentuan pendaftaran usaha pariwisata, salah satu sanksi administratif berupa:ayat(d)penyegelan penutupan usaha,(e) denda 50 juta,(f)di masukkan dalam daftar hitam (blacklist). (Syd)
