Jakarta, restorasihukum.com – Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) melakukan penertiban terhadap aktivitas pertambangan batubara yang disebut ilegal di areal konsesi Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) PT Singlurus Pratama, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Senin (31/8/2026).
Kegiatan tersebut dilakukan melalui kunjungan lapangan sebagai bagian dari penindakan hukum sekaligus penguasaan kembali kawasan hutan oleh negara. Tim dipimpin Ketua Pelaksana Satgas PKH yang juga Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kuntadi, bersama Wakil Ketua I Pelaksana Satgas PKH Kepala Staf Umum TNI Letjen TNI Richard Taruli Tampubolon dan Wakil Ketua II Pelaksana Satgas PKH Kepala Bareskrim Polri Komjen Pol Syahardiantono.
Juru Bicara Satgas PKH Barita Simanjuntak mengatakan, kegiatan tersebut dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2025 tentang Penertiban Kawasan Hutan serta Surat Perintah Penguasaan Kembali yang diterbitkan Ketua Pelaksana Satgas PKH.
Berdasarkan hasil verifikasi lapangan tim gabungan Satgas PKH, PT Singlurus Pratama disebut melakukan kegiatan pertambangan batubara tanpa dilengkapi Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH) di kawasan hutan konservasi Taman Hutan Raya (Tahura) Bukit Soeharto. Luas areal yang terdampak mencapai 111,71 hektare.
Penertiban dilakukan melalui sejumlah tahapan sesuai standar operasional prosedur (SOP), mulai dari pra-verifikasi dengan mencocokkan peta kawasan hutan dan perizinan, klarifikasi kepada pihak manajemen perusahaan, hingga verifikasi langsung di lapangan.
Setelah proses tersebut, Satgas PKH melakukan penguasaan kembali kawasan dengan memasang papan plang penguasaan negara di lokasi. Pemerintah juga menetapkan potensi denda administratif sebesar Rp147,31 miliar atas penggunaan kawasan hutan tanpa izin tersebut.
Satgas PKH menyebut penertiban kawasan tersebut tidak hanya berkaitan dengan aspek penegakan hukum, tetapi juga pemulihan lingkungan. Areal yang telah dikuasai kembali akan diarahkan untuk menjalani pemulihan ekosistem melalui kewajiban reklamasi, penutupan lubang tambang atau void, serta reforestasi.
Langkah tersebut diharapkan dapat mengurangi risiko kerusakan lingkungan, termasuk erosi, banjir bandang, dan pencemaran air akibat aktivitas pertambangan di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara.
Lokasi penindakan yang berada di sekitar wilayah Ibu Kota Nusantara (IKN) juga dinilai memiliki arti strategis. Pemerintah menegaskan penertiban tersebut menjadi bagian dari upaya menjaga kawasan penyangga IKN sekaligus mendukung konsep IKN sebagai Smart Forest City.
Ketua Pelaksana Satgas PKH Kuntadi menegaskan, penertiban tersebut bukan merupakan akhir dari upaya penataan kawasan hutan. Satgas PKH akan melanjutkan pengawasan dan penindakan terhadap aktivitas perkebunan maupun pertambangan yang dilakukan secara ilegal di kawasan hutan.
“Satgas PKH akan terus menyisir dan menindak tegas seluruh aktivitas ilegal perkebunan dan pertambangan di dalam kawasan hutan di seluruh wilayah Indonesia tanpa pandang bulu, demi menyelamatkan keuangan negara dan menjaga kelestarian lingkungan hidup bagi generasi mendatang,” pungkasnya.(Red)
