Jakarta,restorasihukum.com – Pemerintah melalui Satuan Tugas (Satgas) Terpadu berhasil memperkuat pengamanan, pengawasan, dan penegakan hukum di Bandara dan Pelabuhan Khusus PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) Morowali, Sulawesi Tengah, serta PT Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP) Weda Bay, Maluku Utara.
Sejak alih komando dan pengendalian (Kodal) di dua kawasan industri strategis tersebut diberlakukan pada 21 November 2025, sejumlah pelanggaran besar berhasil terungkap. Salah satunya adalah penangkapan dua kapal pengangkut nikel ore ilegal oleh TNI AL pada 25 November 2025 di Perairan Mandiodo, Konawe Utara, Sulawesi Tenggara.
Kedua kapal milik PT PMH dengan muatan milik PT DMS yang hendak menuju PT IMIP itu terbukti melakukan berbagai pelanggaran serius. Di antaranya beroperasi di jetty ilegal, tidak memiliki Surat Persetujuan Olah Gerak (SPOG), serta tidak membawa dokumen kapal maupun dokumen muatan yang sah. Temuan tersebut diduga melanggar aturan Minerba dan ketentuan pelayaran, sehingga unsur TNI AL mengawal kedua kapal menuju Lanal Kendari untuk diproses hukum lebih lanjut.
Tidak hanya di pelabuhan, pengawasan ketat juga dilakukan di bandara khusus. Pada 5 Desember 2025, personel Kopasgat TNI AU yang tergabung dalam Satgas Terpadu di Bandara Khusus PT IWIP berhasil menggagalkan upaya penyelundupan bahan mineral oleh seorang warga negara asing berinisial MY. Pelaku tertangkap membawa lima pak serbuk nikel campuran dan empat pak serbuk nikel murni melalui penerbangan Super Air Jet rute Weda Bay–Manado.
Keberhasilan ini menjadi bukti efektivitas kehadiran Satgas Terpadu, mengingat bandara tersebut sebelumnya belum dilengkapi perangkat pemerintahan wajib untuk pengawasan lalu lintas orang dan barang.
Satgas Terpadu yang terdiri dari unsur Bea Cukai, Imigrasi, Karantina, Karantina Kesehatan, BMKG, AirNav Indonesia, Avsec, TNI, Polri, dan Kejaksaan memastikan pengawasan akan semakin diperketat di seluruh bandara dan pelabuhan khusus. Langkah ini dilakukan guna memastikan seluruh aktivitas penerbangan, pelayaran, serta pergerakan logistik berjalan sesuai ketentuan hukum dan bebas dari praktik ilegal yang merugikan negara.
Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, dalam peninjauan latihan TNI di Morowali pekan lalu, turut menyoroti adanya “anomali regulasi” yang berpotensi menimbulkan kerawanan terhadap kedaulatan ekonomi nasional. Ia menegaskan pentingnya deregulasi serta penguatan kekuatan pertahanan di kawasan industri strategis.
“Negara tidak akan berhenti menindak kegiatan ilegal yang merugikan kekayaan nasional, termasuk kasus pertambangan ilegal di Bangka, Morowali, maupun Weda Bay,” tegasnya.
Pemerintah menegaskan komitmennya menjaga kedaulatan ekonomi dengan memastikan Satgas Terpadu terus memperketat pengawasan terhadap lalu lintas orang, barang, dan logistik di seluruh bandara dan pelabuhan khusus. Upaya ini sekaligus menutup ruang penyelundupan dan memastikan seluruh aktivitas industri berjalan sesuai hukum serta kepentingan nasional.(Red)
