Jakarta, restorasihukum.com – Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Tomsi Tohir, mengingatkan pemerintah daerah (Pemda) untuk mewaspadai potensi kenaikan harga beras dan minyak goreng. Peringatan ini disampaikannya merujuk pada hasil Rapat Koordinasi Terbatas Bidang Pangan yang sebelumnya dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan.
Dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi 2025 yang digelar secara hybrid dari Kantor Kemendagri di Jakarta, Senin (16/6/2025), Tomsi menjelaskan bahwa upaya stabilisasi harga pangan akan dilakukan melalui operasi pasar dan distribusi bantuan beras, dengan pelaksanaan yang dimulai sejak Juni dan Juli melalui program SPHP (Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan).
Tomsi meminta Pemda untuk memprioritaskan pengawasan pada komoditas yang mengalami lonjakan harga, seperti beras, minyak goreng, cabai merah, dan cabai rawit. Ia berharap, dengan fokus pada empat komoditas tersebut, harga dapat segera kembali stabil.
Ia juga menyampaikan bahwa di beberapa daerah zona 1, seperti Bandar Lampung, Surabaya, Dompu, Jakarta Timur, dan Jakarta Utara, harga beras telah melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET), bahkan menembus Rp15 ribu per kilogram. Kondisi serupa terjadi pada minyak goreng di Jakarta Pusat dan Bandung, yang tercatat dijual di atas HET, masing-masing Rp17.667 dan Rp17.500 per liter.
Menurut Tomsi, Pemda harus bertindak cepat ketika terjadi indikasi penurunan pasokan, bukan menunggu hingga harga melonjak. Ia juga menegaskan bahwa HET adalah harga acuan resmi yang wajib dipatuhi, dan tidak boleh diabaikan.
Untuk memperkuat pengawasan di lapangan, Tomsi menginstruksikan agar Satgas Pangan Polri di tingkat daerah aktif berkoordinasi dengan Pemda dalam pengecekan harga dan pasokan secara rutin. “Fokus kita adalah rutin memantau beras dan minyak goreng,” tegasnya. (Red)
