Jakarta, restorasihukum.com – Jaksa Penuntut Umum (JPU) Asef Priyanto memberikan keterangan usai persidangan lanjutan perkara dugaan tindak pidana perintangan penyidikan (obstruction of justice) dengan terdakwa Marcella Santoso dkk yang digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada Jumat (30/1/2026).
Dalam persidangan, JPU menghadirkan seorang ahli digital forensik untuk memberikan keterangan terkait pemeriksaan barang bukti elektronik yang telah disita oleh penyidik dalam perkara tersebut.
“Ahli digital forensik yang dihadirkan merupakan tenaga profesional yang telah terakreditasi, memiliki sertifikat resmi, serta berasal dari laboratorium yang terakreditasi oleh Lembaga Akreditasi Nasional (LAN),” ujar JPU Asef Priyanto.
Di hadapan majelis hakim, ahli memaparkan secara rinci prosedur, tahapan, serta proses teknis pemeriksaan digital forensik hingga hasilnya dituangkan dalam laporan pemeriksaan.
Laporan hasil pemeriksaan tersebut tercatat dengan nomor LHP-101 dan berkaitan dengan perkara dugaan suap hakim serta tindak pidana perintangan penyidikan. Hasil pemeriksaan selanjutnya diserahkan kepada penyidik untuk dianalisis lebih lanjut guna menentukan materi yang relevan dengan pembuktian perkara.
Dalam proses pemeriksaan, terdapat sekitar 134 barang bukti elektronik yang dianalisis, meliputi telepon genggam, flash disk, laptop, rekaman CCTV, hingga hard disk. Dari jumlah tersebut, sebanyak 34 unit barang bukti berhasil diakuisisi secara penuh oleh tim ahli.
JPU mengungkapkan adanya sejumlah kendala teknis terhadap barang bukti lainnya. Beberapa perangkat tidak dapat diakuisisi karena kondisi fisik yang rusak atau dalam keadaan terkunci, serta terdapat data yang tidak dapat ditarik kembali karena sebagian kontennya telah dihapus.
Barang bukti yang menjadi fokus pemeriksaan antara lain sejumlah telepon genggam milik para terdakwa, termasuk beberapa unit iPhone milik Terdakwa Marcella Santoso, tiga unit iPhone milik Terdakwa Muhammad Syafe’i, serta perangkat milik Terdakwa Tian Bahtiar dan Terdakwa Junaedi Saibih.
Terkait isi atau materi detail dalam laporan hasil pemeriksaan, ahli menyatakan bahwa kewenangan untuk menilai relevansi dan kesesuaiannya dengan pembuktian perkara sepenuhnya berada pada penyidik.(Red)
