Jakarta, restorasihukum.com — Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Tomsi Tohir, menyoroti ratusan pemerintah daerah (Pemda) yang dinilai belum mengambil langkah konkret dalam pengendalian inflasi. Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi (monev) periode 20–27 April 2026, tercatat sebanyak 321 Pemda belum melakukan upaya apa pun. Rapat digelar secara hybrid dari Gedung Sasana Bhakti Praja, Jakarta, Senin (27/4/2026)
Dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah, Tomsi menegaskan bahwa kehadiran dalam rapat saja tidak cukup tanpa aksi nyata di lapangan.
“Masih ada yang hanya menunggu tanpa langkah konkret. Hadir rapat inflasi, tetapi tidak ada tindak lanjut,” ujarnya.
Kemendagri mencatat enam langkah strategis yang seharusnya dilakukan Pemda, yakni operasi pasar murah, inspeksi mendadak ke pasar dan distributor, kerja sama antardaerah untuk menjaga pasokan, gerakan menanam, realisasi Belanja Tidak Terduga (BTT), serta dukungan transportasi melalui APBD untuk kelancaran distribusi.
Dari ratusan daerah yang dipantau, hanya 12 Pemda yang telah menjalankan seluruh langkah tersebut secara lengkap. Daerah tersebut meliputi Kabupaten Tanah Datar, Kota Padang Panjang, Kota Tangerang, Kabupaten Jembrana, Kabupaten Gianyar, Kabupaten Karangasem, Kabupaten Buleleng, Kabupaten Landak, Kabupaten Melawi, Kabupaten Kapuas, Kabupaten Katingan, dan Kabupaten Boalemo.
Tomsi berharap daerah lain segera menyusul dengan langkah nyata untuk menekan laju inflasi, khususnya yang berkaitan dengan harga bahan pangan.
Ia juga menegaskan bahwa data pengendalian inflasi dihimpun setiap pekan oleh Inspektorat Jenderal Kemendagri melalui laporan inspektorat daerah.
“Kalau tidak berbuat, atau merasa sudah berbuat tapi tidak melaporkan, itu menjadi tanggung jawab masing-masing,” tegasnya.
Lebih lanjut, Tomsi menginstruksikan Inspektorat Jenderal untuk menyurati kepala daerah yang belum melakukan upaya pengendalian inflasi.
Rapat tersebut menghadirkan sejumlah narasumber, antara lain Deputi Bidang Distribusi dan Jasa Badan Pusat Statistik Ateng Hartono, Plt. Deputi II Kepala Staf Kepresidenan Popy Rufaidah, serta Direktur Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Badan Pangan Nasional Maino Dwi Hartono. Rapat juga diikuti oleh jajaran Pemda dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) secara daring.(Red)
