Gresik, restorasihukum.com – Setiap aktivitas pertambangan seharusnya dilengkapi Izin dari dinas terkait dan apabila tidak dilengkapi izin maka pelaku penambangan ilegal melanggar Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
Dari informasi warga yang namanya enggan untuk disebutkan menyampaikan jika ada kegiatan pengangkutan tanah uruk yang ada di Desa Pundutterate dan sudah cukup lama aktivitas namun belum ada pihak aparat penegak hukum yang bertindak.
Dari informasi tersebut tim ungkap fakta yuridis media restorasihukum.com mencoba turun ke lokasi dimaksud, dan ditemukan adanya aktivitas yang diduga tanpa adanya izin alias liar, diduga kuat melanggar pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020.
Dalam pasal 158 mengatur bahwa setiap orang yang melakukan penambangan tanpa izin dapat dikenakan sanksi pidana berupa: Pidana penjara paling lama 5 tahun, Denda maksimal Rp100 miliar.
Diduga kuat aktivitas tambang yang ada di Desa Pundutterate, Kecamatan Benjeng, Kabupaten Gresik yang dikelola Hudin tidak dilengkapi ijin pertambangan mineral dan Batubara dan saat Hudin di konfirmasi melalui pesan singkat whatsapp di nomor 081231757xxx tidak ada respon hingga berita ini di terbitkan.
Menindaklanjuti dugaan aktivitas tambang yang tidak memiliki izin tim ungkap fakta yuridis media restorasihukum.com memberikan laporan informasi kepada Kasubdit 4 Sumdaling Dirkrimsus Polda Jawa Timur Akbp Damus agar ada tindak lanjut sesuai jalur hukum yang berlaku. (Red/tim)
