Purwokerto, restorasihukum.com – Pengadilan Negeri (PN) Purwokerto tengah aktif menyuarakan kampanye antigratifikasi, tak hanya kepada masyarakat umum, tapi juga secara langsung kepada para pengguna layanan pengadilan, termasuk warga negara (prinsipal), advokat, hingga jaksa.
Langkah ini dilakukan sebagai bagian dari upaya menanamkan rasa memiliki atau sense of belonging terhadap lembaga peradilan, sejalan dengan visi Mahkamah Agung RI. Rasa memiliki yang kuat diharapkan tercermin dari sikap dan perilaku para aparatur yang menjunjung tinggi martabat institusi dan enggan mencederai nama baiknya.
Sesuai arahan Ketua Mahkamah Agung Prof. Sunarto, PN Purwokerto terus melakukan pembenahan internal sebagai bagian dari MA RI, salah satunya dengan membentuk Tim Kampanye Anti Gratifikasi sebagai bentuk konkret menjaga integritas lembaga.
Melalui SK Ketua PN Purwokerto Nomor: 1022/KPN.W12.U5/SK.HK1.2.5/VI/2025, tim ini melaksanakan kampanye secara langsung kepada seluruh pihak yang berinteraksi dengan pengadilan. Tidak hanya sebagian aparatur, seluruh hakim dan staf, termasuk pimpinan, terlibat aktif dalam kegiatan ini yang dijalankan secara bergiliran setiap minggu.
Kampanye ini menekankan makna integritas bukan sekadar kejujuran, tetapi keselarasan antara moral, ucapan, dan tindakan. Dengan keterlibatan menyeluruh, diharapkan muncul kesadaran pribadi agar perilaku setiap individu tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang sudah disepakati bersama.
Ketua PN Purwokerto, Eddy Daulatta Sembiring, menegaskan bahwa tidak ada yang boleh tertinggal dalam gerakan ini. Ia meyakini, melalui konsistensi, kampanye ini akan memicu kesadaran bawah sadar untuk menjauhi praktik transaksional yang merusak kepercayaan publik.
Dalam unggahan Instagram resmi PN Purwokerto (@pn_purwokerto), terlihat kampanye dilakukan di ruang tunggu sidang dan PTSP. Di sana disampaikan bahwa PN Purwokerto telah membangun budaya pelayanan yang menolak gratifikasi, sekaligus mengedukasi masyarakat agar tidak memberikan uang atau barang yang bertentangan dengan hukum.
Selain mengampanyekan antigratifikasi, tim juga menyosialisasikan keterbukaan lembaga terhadap pengaduan, termasuk membagikan saluran pelaporan langsung ke Ketua PN melalui WhatsApp yang tercantum di situs resmi.
Untuk penyempurnaan layanan, tim turut meminta masukan melalui survei yang menilai aspek non-teknis persidangan seperti keberadaan pungutan liar, ketepatan jadwal, serta kritik dan harapan publik — bukan semata hasil menang atau kalah.
Respons masyarakat pun positif. Banyak pengguna layanan dan pihak berperkara menyambut baik langkah ini dan mendukung komitmen PN Purwokerto dalam memberikan pelayanan berkualitas.
Meski saat ini belum mengikuti proses seleksi predikat Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi (ZI-WBK) karena adanya catatan pelanggaran, PN Purwokerto tetap melangkah dengan komitmen kuat menumbuhkan integritas dan loyalitas aparaturnya, demi mewujudkan lembaga peradilan yang bersih dan dipercaya masyarakat. (Red)
