Jakarta, restorasihukum.com – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan (Adwil) bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) bergerak cepat dalam menangani bencana banjir dan longsor yang melanda Kabupaten Tapanuli Utara (Taput), Sumatera Utara, (26/11/2025).
Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Adwil Kemendagri, Safrizal ZA, memastikan koordinasi intensif terus dilakukan guna memperlancar langkah-langkah tanggap darurat di lapangan.
Dirjen Safrizal menyebutkan bahwa tim Kemendagri sudah berada di Taput dan langsung berkoordinasi dengan Bupati serta aparat keamanan setempat.
“Malam ini kami siapkan posko nasional di Taput, karena akan dijadikan pusat logistik udara,” ujarnya.
Sumber: restorasihukum.com
Ia menjelaskan, tim lapangan akan menuju lokasi longsor pertama pada Rabu malam. Sementara itu, BNPB telah menjadwalkan penerbangan pesawat caravan pada Kamis (27/11/2025) pukul 10.00 WIB untuk meninjau wilayah serta mengirim bantuan ke Sibolga dan Tapanuli Tengah. Langkah ini ditempuh untuk memastikan seluruh kawasan terdampak mendapat suplai logistik secara merata.
Dirjen Safrizal juga menuturkan bahwa helikopter logistik baru dapat mendarat sekitar pukul 16.00 WIB, sehingga pengangkutan bantuan menggunakan helikopter baru bisa dilakukan pada Jumat 28 November 2025.
“Tim PU dan BPBD terus berupaya membuka akses jalan. Namun longsor susulan masih terjadi akibat hujan,” jelasnya.
Banjir dan longsor yang terjadi pada Senin 24 November 2025 mengakibatkan delapan warga meninggal dunia serta puluhan rumah mengalami kerusakan. Hingga Selasa siang, proses evakuasi masih berlangsung dengan dukungan tim gabungan TNI–Polri, BPBD, dan Satpol PP.
Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian telah menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor 300.2.8/9333/SJ pada 18 November 2025 terkait kesiapsiagaan menghadapi bencana hidrometeorologi.
Sebagai tindak lanjut, Kemendagri mengonsolidasikan BPBD, Satpol PP, serta Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan di seluruh daerah.
Langkah konsolidasi tersebut dilaksanakan melalui Rapat Koordinasi Kesiapsiagaan Pemerintah Daerah yang digelar secara virtual pada 21 November 2025, dengan menghadirkan Kepala Pelaksana BPBD, Kepala Satpol PP, serta Kepala Dinas Damkar dan Penyelamatan dari seluruh provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia.(Red)
