Kediri, restorasihukum.com – Seperti diketahui sebelumnya, pencairan dana BOS baik di lingkungan Madrasah Ibtidaiyah (MI) maupun Madrasah Tsanawiyah (MTs) serta Madrasah Aliyah (MA) di Kabupaten Kediri kerap molor.
Pencairan dana BOS yang biasanya setiap tiga bulan sekali, tetapi serti cair hingga enam bulan sekali. Kondisi ini secara otomatis mengganggu kinerja proses belajar mengajar (KBM) serta operasional sekolah dan gaji guru swasta.
Keluhan sejumlah kepala madrasah terkait molornya pencairan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), kini sudah mulai ditanggapi serius oleh Kementeria Agama (Kemenag) Kabupaten Kediri, Jawa Timur.
Kemenag mengatakan bahwa persoalan tersebut timbul dan terjadi akibat adanya perubahan pola distribusi.
Diketahui sebelumnya dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negera (APBN) dari Kementrian Pusat melalui Kantor Wilayah (Kanwil) kini langsung ke kemenag kota maupun kabupaten. Hanya saja, pola pelaporan surat pertanggung jawaban (SPJ) nya harus dibuat terlebih dahulu sebelum pencairan.
Kabag Humas Kementrian Agama Kabupaten Kediri Paolo Jose Xemenes juga menambahkan , pencairan dana BOS bisa dilakukan dengan cara kolektif. Artinya, semua sekolah harus menyelesaikan SPJnya dulu baru dana yang sudah ditransfer dari pusat bisa dicairkan
Menurut Paolo, agar dana BOS tidak terlambat lagi, pihaknya mendorong kepada sekolah agar cepat menyelesaikan SPJ.
Keterlambatan pencairan dana BOS ini sendiri sempat jadi perbincangan sejumlah kepala madrasah. Mengingat selama ini ketika dana BOS belum cair, mereka terpaksa nalangi anggaran untuk operasional. Kondisi ini jelas mengganggu proses belajar mengajar di madrasah. (dd)
