Barito Utara, restorasihukum.com – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Ribka Haluk, menegaskan bahwa Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah, yang dijadwalkan berlangsung pada 6 Agustus 2025, harus menjadi pelaksanaan terakhir. Ia mengajak seluruh pihak, terutama penyelenggara pemilu, untuk membangun kerja sama yang kuat guna menjamin proses PSU berjalan lancar dan tuntas.
“Kita harus bekerja sama sebagai sebuah tim, saling mendukung, agar pelaksanaan PSU yang kedua ini benar-benar menjadi yang terakhir,” ujar Ribka dalam Rapat Koordinasi Persiapan PSU di Rumah Jabatan Bupati Barito Utara, Jumat (18/7/2025).
Ribka menyoroti pentingnya sikap netral dari para penyelenggara pemilu. Ia juga menekankan bahwa setiap bentuk pelanggaran harus ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. “Tak ada yang kebal hukum. Siapa pun yang melanggar aturan harus menerima sanksi sesuai peraturan yang ada,” ujarnya tegas.
Ia juga menekankan peran strategis Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dalam merespons setiap laporan atau temuan di lapangan terkait pelaksanaan PSU. Ribka meminta agar permasalahan dapat segera diselesaikan di tingkat lokal tanpa harus berlarut-larut.
“Kalau ada aduan dari masyarakat, segera tindak lanjuti. Usahakan penyelesaiannya di tingkat daerah. Berdasarkan pengalaman saya, masalah harus segera ditangani di lapangan agar tidak menumpuk,” tambahnya.
Dalam kesempatan tersebut, Ribka menyampaikan apresiasinya kepada Penjabat (Pj.) Bupati Barito Utara dan Sekretaris Daerah atas dukungan yang baik, khususnya terkait anggaran. Ia optimistis PSU akan berlangsung aman karena koordinasi antara KPU, Bawaslu, TNI, dan Polri sudah berjalan solid.
Lebih lanjut, Ribka mengimbau semua pihak untuk mengutamakan semangat kebersamaan demi kelancaran PSU. Ia juga meminta tokoh masyarakat serta para calon peserta pemilu untuk berperan aktif dalam evaluasi dan pengawasan guna mencegah terjadinya pelanggaran serupa.
“Mari kita terus lakukan pemantauan dan evaluasi agar pelanggaran tidak terjadi lagi. Kita juga harus menjaga situasi tetap aman dan tertib. Kapolres pun telah menyampaikan bahwa kekuatan penuh telah disiapkan, termasuk langkah mitigasi,” pungkas Ribka.
Rapat koordinasi ini turut dihadiri oleh Pj. Bupati Barito Utara Indra Gunawan, Kepala Kesbangpol Provinsi Kalteng Muhammad Katma F. Dirun, Plt. Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Provinsi Kalteng John Lis Berger, serta anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Barito Utara. (Red)
