Jakarta, restorasihukum.com – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian selaku Ketua Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera terus mengawal pemulihan fasilitas pendidikan terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar).
Hingga 22 September 2026, sebanyak 4.922 sekolah terdampak bencana di tiga provinsi tersebut telah kembali melaksanakan pembelajaran. Hal itu disampaikan Tito dalam Rapat Koordinasi Perkembangan Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Alam di Bidang Pendidikan di Posko Satgas PRR, Jakarta, Rabu (23/9/2026).
Dalam rapat tersebut, Tito mendengarkan paparan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti mengenai perkembangan pemulihan pendidikan di wilayah terdampak.
Tito menilai keberlanjutan kegiatan belajar mengajar menjadi salah satu capaian penting dalam pemulihan pendidikan pascabencana. Meski ribuan sekolah terdampak, seluruhnya telah kembali melaksanakan pembelajaran.
“Tadi good news-nya tidak ada yang total semuanya di tenda seperti dulu. Sudah selesai, tinggal dua saja yang masih sebagian di tenda karena tidak mencukupi,” kata Tito.
Menurut Tito, percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi tetap diperlukan karena masih terdapat sekolah yang menghadapi kendala pembangunan. Kondisi geografis, kerusakan akses, ketersediaan material, hingga bencana susulan turut memengaruhi kecepatan pemulihan di masing-masing daerah.
“Jadi memang sekali lagi jumlahnya karena jumlahnya masif yang 4.922 [sekolah], tidak mungkin diselesaikan dalam waktu yang sangat cepat,” ujarnya.
Untuk mempercepat penyelesaian, Tito meminta pendampingan intensif terhadap sekolah dengan progres fisik di bawah 50 persen. Satgas PRR juga akan mengoordinasikan berbagai kendala yang masih dihadapi pemerintah daerah (Pemda) bersama kementerian dan lembaga terkait.
Tito turut menyoroti 97 sekolah yang membutuhkan relokasi karena lokasi sebelumnya tidak lagi layak atau berada di kawasan rawan bencana. Ia meminta Pemda mempercepat penyediaan lahan agar pembangunan sekolah dapat segera dilakukan.
“Ini memerlukan sekali lagi dukungan dari rekan-rekan kepala daerah yang 97 yang perlu dilakukan relokasi,” ujarnya.
Selain itu, Pemda diminta mengidentifikasi akses menuju sekolah yang masih mengalami kerusakan, termasuk jalan dan jembatan. Hasil identifikasi akan dikoordinasikan dengan kementerian dan lembaga terkait untuk mempercepat perbaikan akses.
Sementara itu, Mendikdasmen Abdul Mu’ti menyampaikan, dari 4.922 sekolah terdampak, sebanyak 4.821 sekolah telah kembali melaksanakan pembelajaran di gedung asal. Sebanyak 99 sekolah masih menggunakan ruang kelas darurat sambil menunggu pembangunan ruang kelas permanen atau proses relokasi, sedangkan dua sekolah masih menumpang di bangunan lain.
“Dari 99 sekolah yang belajar di ruang kelas darurat, terdapat dua sekolah yang masih memanfaatkan tenda belajar yang ada untuk menambah kekurangan jumlah kelas darurat yang sudah disiapkan,” ujar Mu’ti.
Mu’ti menegaskan pemulihan pendidikan tidak hanya berfokus pada pembangunan kembali fasilitas sekolah, tetapi juga memastikan hak belajar peserta didik tetap terpenuhi.
Pemerintah hingga saat ini mengalokasikan dukungan anggaran pemulihan pendidikan di Aceh, Sumut, dan Sumbar sekitar Rp5,6 triliun. Anggaran tersebut digunakan untuk revitalisasi satuan pendidikan, penyediaan sarana dan peralatan sekolah, ruang kelas darurat, dukungan psikososial dan kesiapsiagaan bencana, serta bantuan bagi peserta didik dan tenaga kependidikan terdampak. (RED)
