Jakarta, restorasihukum.com – Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian, menekankan perlunya keseriusan pemerintah daerah dalam mendukung proyek Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL). Ia menyebut program ini sebagai langkah strategis dalam penanganan sampah sekaligus upaya memperkuat ketahanan energi nasional.
“Proyek PSEL ini adalah bentuk nyata mengubah sampah menjadi sumber energi. Tugas-tugasnya sudah cukup jelas,” ujar Mendagri saat memimpin Rapat Koordinasi Terbatas bersama pemerintah daerah terkait pembangunan PSEL, di Kantor Kemenko Bidang Pangan, Jakarta, Kamis (17/7/2025).
Menurut Tito, pengelolaan sampah harus dilakukan dari dua sisi, yaitu hulu dan hilir. Pendekatan hulu berkaitan dengan keterlibatan masyarakat dalam memilah sampah, sedangkan pendekatan hilir menjadi tanggung jawab pemerintah dalam pengumpulan dan pengangkutan ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA).
“Peran masyarakat sangat penting. Bahkan hal sederhana seperti memungut botol di jalan karena dianggap bernilai ekonomi bisa menjadi bagian dari solusi,” jelasnya.
Ia menambahkan bahwa Pemda perlu menyediakan infrastruktur pengumpulan sampah, seperti bak atau titik kumpul, sebelum dibawa ke lokasi PSEL. Setelah itu, proses pengelolaan akan ditangani oleh operator teknologi waste to energy.
Agar PSEL dapat berjalan optimal, Mendagri menyebut minimal dibutuhkan produksi sampah 1.000 ton per hari di setiap kota. Jika volume tidak mencukupi, kerja sama antarwilayah menjadi solusi. Salah satu syarat penting lainnya adalah penyediaan lahan minimal 5 hektare.
“Lahan ini harus disiapkan oleh pemerintah daerah, agar bisa dimanfaatkan oleh pengelola PSEL,” tegasnya.
Selain itu, seluruh sistem transportasi sampah ke lokasi PSEL harus dibiayai dari APBD, termasuk perencanaan, pengangkutan, hingga tenaga kerja pendukung. Mendagri meminta setiap kepala daerah menghitung kebutuhan anggaran dengan cermat.
“Perhitungannya harus detil. Dari pengumpulan, transportasi, penyediaan lahan, sampai petugasnya,” katanya.
Ia juga menekankan bahwa pembangunan PSEL bukan hanya proyek teknis, tapi bentuk tanggung jawab sosial dan lingkungan dari pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, menambahkan bahwa persoalan sampah tidak bisa dibiarkan berlarut-larut dan harus segera diselesaikan sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.
“Memalukan kalau negara besar seperti Indonesia masih punya gunungan sampah setinggi gedung 20 lantai. Ini harus dituntaskan segera,” ujarnya tegas.
Rapat koordinasi tersebut turut dihadiri oleh Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq, Wakil Menteri Sekretaris Negara Bambang Eko Suhariyanto, serta jajaran pejabat terkait lainnya. (Red)
