Surabaya, restorasihukum.com – Bunyi ketukan palu lelang proyek pemerintah selama ini menghadirkan dua wajah. Di satu sisi, ia menjadi tanda pembangunan bergerak: jalan diperbaiki, taman dibangun, dan layanan publik diperluas.
Namun di sisi lain, proses itu kerap menyimpan ruang gelap yang sulit diawasi publik. Mulai dari praktik mark up anggaran, pengaturan pemenang tender, hingga proyek yang selesai di atas kertas tetapi rapuh di lapangan.
Di banyak daerah, celah tersebut muncul bukan semata karena ketiadaan aturan, melainkan karena pengawasan dan transparansi berhenti di meja birokrasi. Masyarakat hanya melihat hasil akhir tanpa mengetahui bagaimana keputusan dibuat, siapa pelaksana proyek, dan berapa biaya sebenarnya yang dikeluarkan negara.
Karena itu, langkah Pemerintah Kota Surabaya memperkuat transparansi pemerintahan dengan membuka sebagian proses strategis kepada publik patut dicermati.
Gagasan menyiarkan proses pengadaan barang dan jasa melalui platform digital bukan sekadar inovasi administratif, tetapi juga upaya memindahkan ruang pengawasan dari balik tembok kantor pemerintahan ke ruang publik yang dapat diakses warga.
Pembahasan tersebut disampaikan oleh Guru Besar Kehormatan Universitas Airlangga Prof. Dr. Mia Amiati saat menjadi pembicara dalam studium generale bertajuk “Pencegahan Korupsi dan Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan” yang dihadiri Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi bersama jajaran perangkat daerah di Gedung Sawunggaling, Surabaya, Senin (18/5/2026).
Di tengah meningkatnya tuntutan akuntabilitas, keberanian membuka proses birokrasi menjadi pertaruhan penting bagi masa depan tata kelola kota. Transparansi tidak lagi cukup berhenti pada laporan dan dokumen resmi, melainkan harus hadir dalam proses yang dapat disaksikan dan diawasi masyarakat secara langsung.(Red)
