Jakarta, restorasihukum.com – Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegaskan pentingnya peran pemerintah daerah (Pemda) dalam memastikan bantuan sosial tepat sasaran sebagai upaya percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem di Indonesia.
Penegasan tersebut disampaikan Tito dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang digelar secara hybrid dari Gedung Sasana Bhakti Praja, Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Senin (8/9/2025). Kegiatan tersebut juga membahas evaluasi dukungan Pemda dalam Program 3 Juta Rumah serta optimalisasi penanganan kemiskinan.
Menurut Tito, penyaluran bantuan harus merujuk pada Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) yang dihimpun Badan Pusat Statistik (BPS) berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) dari Kemendagri.
Sumber: restorasihukum.com 
“DTSEN mengakomodasi fitur-fitur spesifik yang tidak ada di NIK, seperti penghasilan dan kondisi rumah,” jelas Tito.
Data tersebut, katanya, telah dipadukan dengan data kementerian dan lembaga terkait untuk menghasilkan basis data terpadu yang menjadi acuan dalam pelaksanaan program pengentasan kemiskinan. Ia juga menekankan bahwa data ini bersifat dinamis dan akan terus diperbarui sesuai perkembangan di lapangan.
Tito meminta Pemda tidak hanya bergantung pada data pusat, tetapi juga aktif mengidentifikasi akar persoalan kemiskinan di daerah masing-masing. Menurutnya, pendekatan berbasis lokal menjadi kunci agar program yang dijalankan benar-benar menyasar masalah utama.
“Pemda harus mampu membaca masalah spesifik di tiap kampung dan merumuskan solusi yang relevan,” tegasnya.
Sementara itu, Menko Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar dalam kesempatan yang sama menggarisbawahi perlunya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah. Ia mengingatkan bahwa meskipun angka kemiskinan menurun, laju penurunannya masih belum sesuai target.
“Inflasi daerah menjadi faktor signifikan. Ketika inflasi naik, garis kemiskinan juga ikut meningkat,” ujar Muhaimin.
Ia menekankan bahwa strategi penghapusan kemiskinan ekstrem tidak bisa hanya mengandalkan bantuan sosial, tetapi harus melibatkan pemberdayaan masyarakat. Tiga pendekatan utama yang disorot adalah:
1. Pengurangan beban pengeluaran melalui bantuan sosial tepat sasaran.
2. Peningkatan pendapatan lewat akses kerja yang lebih luas.
3. Perbaikan kondisi lingkungan di kantong-kantong kemiskinan melalui pembangunan infrastruktur dan hunian layak.
Muhaimin juga mengingatkan pentingnya integrasi program antarinstansi dan pelibatan aktif Pemda agar upaya pengentasan kemiskinan ekstrem dapat tercapai lebih cepat dan merata.(Red)
