Jakarta, restorasihukum.com – Daniel S. Lev pernah mencatat adanya praktik tidak terpuji yang dilakukan sebagian kuasa hukum di masa lalu, yakni membujuk orang agar berperkara. Praktik ini menimbulkan kecurigaan dalam proses persidangan sehingga hakim kerap perlu mengonfirmasi langsung keinginan para pihak berperkara.
Dalam perkara perdata, para pihak memang berhak menunjuk kuasa hukum untuk mewakili atau mendampingi mereka di persidangan. Namun, tidak jarang hak tersebut dijadikan alasan oleh kuasa hukum untuk menolak menghadirkan prinsipal secara langsung di sidang, seolah-olah kehadiran prinsipal tidak lagi diperlukan.
Padahal, Pasal 123 ayat (3) HIR dan Pasal 147 ayat (4) RBg secara tegas memberikan kewenangan kepada pengadilan untuk memerintahkan pihak prinsipal hadir secara langsung atau in person di depan sidang. Rumusan pasal tersebut menyatakan bahwa pengadilan berwenang memerintahkan kehadiran pribadi pihak-pihak yang diwakili oleh kuasa hukum di persidangan.
Menurut Soepomo, kehadiran langsung para pihak di depan sidang diperlukan bukan hanya untuk mengupayakan perdamaian, tetapi juga untuk memberikan kesempatan kepada hakim memperoleh gambaran yang lebih jelas tentang duduk perkara. Tidak jarang, gugatan atau permohonan yang diajukan tidak memuat seluruh fakta penting yang relevan bagi pemeriksaan.
Masih Ada Praktik Tidak Etis
Dalam praktik masa kini, pelanggaran etik advokat masih ditemukan. Data Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) mencatat sepanjang tahun 2024 terdapat 160 aduan terhadap advokat nakal, sebagian berujung pada pemecatan. Beberapa kasus bahkan melibatkan pemalsuan surat kuasa atau penyalahgunaan wewenang kuasa hukum.
Kehadiran prinsipal secara langsung bersama kuasanya menjadi penting untuk memastikan keabsahan surat kuasa dan menghilangkan keraguan atas legal standing penerima kuasa.
Akibat Hukum Ketidakhadiran Prinsipal
Kewenangan hakim untuk memerintahkan kehadiran prinsipal bersifat memaksa. Artinya, jika perintah tersebut dilanggar dapat timbul konsekuensi hukum bagi pihak yang tidak hadir.
Sebagai perbandingan, dalam tahap mediasi para pihak diwajibkan hadir secara langsung dengan atau tanpa kuasa hukum. Jika tidak hadir, mereka dapat dinyatakan tidak beritikad baik oleh mediator sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) Perma Nomor 1 Tahun 2016.
Selain itu, Pasal 238 BRv menyatakan bahwa pihak yang tidak datang tanpa alasan sah meski telah dipanggil untuk hadir dapat dianggap mengakui hal-hal yang akan ditanyakan di sidang.
Meskipun HIR maupun RBg tidak secara eksplisit mengatur sanksi atas ketidakhadiran prinsipal, secara doktriner dapat disimpulkan bahwa pelanggaran terhadap perintah hakim dapat berimplikasi serius. Antara lain, gugatan dapat dinyatakan tidak dapat diterima karena legal standing kuasa dianggap tidak jelas atau karena penerima kuasa bertindak melebihi kewenangan yang diberikan oleh pihak prinsipal berdasarkan asas nemo plus iuris.
Media Kehadiran dan Adaptasi Teknologi
Pasal 233 BRv memberikan solusi bagi pihak yang berada jauh dari pengadilan dengan mengizinkan pemeriksaan di pengadilan terdekat. HIR dan RBg juga mengenal ketentuan serupa dalam konteks pemeriksaan saksi, misalnya Pasal 143 ayat (2) HIR dan Pasal 169 RBg yang memperbolehkan pemeriksaan di tempat tinggal saksi yang sakit.
Kini, hukum acara telah berkembang dengan diakuinya pemeriksaan saksi melalui media audio visual jarak jauh sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (3) Perma Nomor 7 Tahun 2022. Maka secara logis, prinsip serupa dapat diterapkan pula bagi pihak prinsipal untuk hadir dan memberikan keterangan secara daring.
Preseden serupa telah diberlakukan dalam proses mediasi elektronik melalui Perma Nomor 1 Tahun 2016 dan Perma Nomor 3 Tahun 2022 tentang Mediasi di Pengadilan Secara Elektronik, yang memperbolehkan para pihak mengikuti proses mediasi lewat media komunikasi audio visual.
Dengan demikian, meskipun hukum acara perdata bersifat memaksa, ruang fleksibilitas tetap terbuka. Sebagaimana dikemukakan oleh Pitlo, teknik modern telah melahirkan bentuk-bentuk pembuktian baru yang dahulu tidak pernah dibayangkan pembentuk undang-undang.
Penutup
Mahkamah Agung diharapkan dapat memberikan pengaturan yang lebih tegas mengenai tata cara dan legalitas kehadiran prinsipal melalui sarana komunikasi jarak jauh dalam perkara perdata. Dengan demikian, hukum acara perdata Indonesia dapat bergerak selaras dengan kemajuan teknologi tanpa kehilangan prinsip dasar keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan.(Red)
