Jakarta, restorasihukum.com – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menerima kunjungan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati di Kantor Kemendagri, Jakarta, Rabu (30/7/2025). Pertemuan ini membahas penguatan implementasi program-program strategis nasional serta memantau perkembangan realisasi pendapatan dan belanja pemerintah daerah.
Dalam diskusi tersebut, keduanya menegaskan pentingnya kolaborasi yang erat antara pemerintah pusat dan daerah guna menjamin kelancaran pelaksanaan berbagai program prioritas nasional. Program-program tersebut mencakup inisiatif seperti Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdeskel), Makan Bergizi Gratis, Sekolah Rakyat, serta sejumlah agenda unggulan lainnya dari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Mendagri menekankan bahwa keberhasilan implementasi program strategis sangat ditentukan oleh koordinasi lintas sektor dan keterlibatan aktif pemerintah daerah. Ia memastikan Kemendagri akan terus memperkuat peran pembinaan dan pengawasan terhadap daerah agar pelaksanaan program-program tersebut dapat mencapai target yang ditetapkan.
Ia juga menyoroti pentingnya dukungan dari pemerintah pusat dalam menjamin efektivitas program. “Kalau sektor-sektor seperti infrastruktur bisa ditangani dengan baik oleh kementerian teknis, seperti PUPR, maka itu akan berdampak positif terhadap kepercayaan publik,” ujarnya.
Dalam pertemuan itu, Tito juga menyampaikan data capaian pendapatan dan belanja di seluruh daerah. Per 29 Juli 2025, tingkat realisasi pendapatan daerah secara nasional tercatat sebesar 46,24%, menurun dibandingkan dengan 52,91% pada periode yang sama tahun lalu. Sementara itu, realisasi belanja juga mengalami penurunan, dari 44,75% pada 31 Juli 2024 menjadi 37,22% pada 29 Juli 2025.
Daerah dengan Realisasi Pendapatan Tertinggi:
-
Provinsi: Papua Tengah, DIY, Kalimantan Barat, Maluku Utara, Bali, Gorontalo, DKI Jakarta, Kalimantan Selatan, Sumatera Barat, Jawa Timur
-
Kabupaten: Sumbawa Barat, Lebak, Wonogiri, Lampung Utara, Kulon Progo, Magetan, Pati, Tanah Laut, Tegal, Batang
-
Kota: Banjarbaru, Denpasar, Banjarmasin, Tangerang Selatan, Solok, Baubau, Sawahlunto, Batam, Yogyakarta, Tangerang
Daerah dengan Realisasi Pendapatan Terendah:
-
Provinsi: Papua Pegunungan, Papua Barat Daya, Kalimantan Tengah, Papua Barat, Sulawesi Tenggara, Jambi, Aceh, Papua Selatan, Lampung, Sumatera Utara
-
Kabupaten: Raja Ampat, Halmahera Utara, Ende, Simeulue, Konawe Utara, Manokwari Selatan, Muna Barat, Sorong, Kotabaru, Morowali
-
Kota: Sorong, Lubuk Linggau, Samarinda, Gorontalo, Bontang, Subulussalam, Kupang, Prabumulih, Gunungsitoli, Pematangsiantar
Daerah dengan Realisasi Belanja Tertinggi:
-
Provinsi: DIY, Gorontalo, Jawa Barat, Kepulauan Riau, NTB, Jawa Tengah, Sumatera Barat, Jawa Timur, Lampung, Sulawesi Barat
-
Kabupaten: Pati, Ciamis, Asahan, Buleleng, Purbalingga, Kulon Progo, Pacitan, Karanganyar, Magetan, Garut
-
Kota: Sukabumi, Serang, Sawahlunto, Banjar, Banda Aceh, Pariaman, Tanjungpinang, Cimahi, Tegal, Bogor
Daerah dengan Realisasi Belanja Terendah:
-
Provinsi: Papua Barat, Papua Barat Daya, Papua Pegunungan, Kalimantan Tengah, Papua Selatan, Sumatera Selatan, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Maluku Utara, Sumatera Utara
-
Kabupaten: Kepulauan Aru, Teluk Bintuni, Pegunungan Arfak, Keerom, Raja Ampat, Tambrauw, Ende, Murung Raya, Halmahera Utara, Dogiyai
-
Kota: Manado, Subulussalam, Makassar, Pekanbaru, Balikpapan, Pagaralam, Tanjungbalai, Sorong, Lubuk Linggau, Bima
Dalam upaya memperbaiki kinerja keuangan daerah dan pelaksanaan program strategis, Mendagri dan Menkeu sepakat bahwa koordinasi lintas kementerian dan penguatan peran daerah sangat diperlukan. Evaluasi berkala dan dukungan kebijakan akan terus dilakukan untuk memastikan anggaran daerah terserap secara maksimal demi mendukung pembangunan nasional yang merata. (Red)
