Jakarta, restorasihukum.com — Rancangan Undang-Undang (RUU) Jabatan Hakim masih menghadapi sejumlah isu penting yang perlu diselesaikan, khususnya terkait pengaturan hak keuangan, proses rekrutmen hakim, serta ketidaksesuaian dan kekosongan dalam peraturan yang ada saat ini.
Sebagai upaya menghimpun pandangan dan masukan dari berbagai pihak terhadap urgensi materi dalam RUU tersebut, Badan Keahlian DPR mengadakan diskusi nasional secara daring melalui Zoom Meeting, Rabu (16/7). Diskusi ini melibatkan Mahkamah Agung, Komisi Yudisial, dan kalangan akademisi. Dari lokasi berbeda, Ketua serta para hakim Pengadilan Negeri Pulau Punjung juga turut mengikuti kegiatan ini dari Ruang Media Center PN Pulau Punjung.
Diskusi dipandu oleh Badan Keahlian DPR dengan menghadirkan narasumber utama Hakim Agung sekaligus Ketua Pokja RUU Jabatan Hakim, YM. Prof. Dr. Yanto, S.H., M.H. Ia didampingi oleh Guru Besar FH UNAS Prof. Dr. Basuki Rekso Wibowo, perwakilan Komisi Yudisial Dr. M. Taufiq HZ, M.H.I., serta Guru Besar FH UI Prof. Harkristuti Harkrisnowo.
Dalam pemaparannya, Prof. Yanto mengangkat berbagai poin penting dalam RUU tersebut, seperti status dan kedudukan hakim, hak keuangan dan fasilitas, mekanisme seleksi calon hakim, proses pengangkatan hakim tinggi, syarat menjadi Hakim Agung, hak imunitas, serta gagasan pembiayaan jabatan hakim secara independen.
Ia menyoroti problem status ganda hakim sebagai pejabat negara sekaligus pegawai negeri sipil (PNS), yang menimbulkan implikasi hukum, seperti kemungkinan hilangnya status kepegawaian jika hakim resmi dinyatakan sebagai pejabat negara.
“Apakah perubahan status itu sudah selesai? Jawabannya, belum,” tegas Prof. Yanto.
Ia juga menambahkan bahwa saat ini mekanisme perekrutan hakim masih merujuk pada PERMA No. 1 Tahun 2021. Pemerintah Indonesia turut melakukan studi perbandingan dengan sistem rekrutmen hakim di negara-negara yang menganut sistem hukum Eropa Kontinental dan Anglo-Saxon untuk memperbaiki sistem yang ada.
Selanjutnya, Prof. Dr. Basuki Rekso Wibowo menjelaskan konsep ideal jabatan hakim sebagai pejabat negara, serta dampaknya terhadap pengelolaan keuangan dan hak-hak pasca pensiun. Ia menekankan pentingnya pengelolaan hakim yang mandiri di bawah Mahkamah Agung dan perlunya pengaturan khusus (lex specialis) dalam undang-undang ini.
Salah satu masalah yang diangkat adalah ketimpangan dalam sistem pensiun. Hakim karier yang berasal dari PNS tetap mendapatkan pensiun sebagai ASN, meskipun selama menjabat memiliki tanggung jawab besar sebagai pejabat negara. Hal ini dianggap tidak mencerminkan keadilan.
Dr. M. Taufiq HZ, M.H.I., dari Komisi Yudisial, dalam paparannya menyoroti peran Komisi Yudisial dalam peningkatan kapasitas dan kesejahteraan hakim.
Sementara itu, Prof. Harkristuti Harkrisnowo memaparkan berbagai isu penting yang termuat dalam RUU Jabatan Hakim, antara lain: integritas dan etika hakim, beban kerja yang tidak merata, kualitas putusan, proses rekrutmen dan pendidikan, jalur pengembangan karier, pengawasan internal dan eksternal, serta kesejahteraan hakim secara menyeluruh.
Diskusi dilanjutkan dengan sesi tanya jawab yang diikuti secara antusias oleh peserta, baik yang hadir langsung maupun yang mengikuti secara daring. Banyak pertanyaan dan masukan disampaikan, baik melalui Zoom maupun tautan Slide, menunjukkan tingginya perhatian terhadap pembahasan RUU ini. (Red)
