Jakarta, restorasihukum.com – Pembentukan Undang-Undang Jabatan Hakim dinilai tidak dapat lagi ditunda. Selama puluhan tahun, hakim di Indonesia masih menghadapi ketidakjelasan status dan kesejahteraan meskipun secara hukum telah ditetapkan sebagai pejabat negara.
Bayangkan seorang hakim muda yang baru diangkat dan ditugaskan di wilayah terpencil Maluku Utara. Untuk sampai ke pengadilan, ia harus menyeberangi pulau menggunakan kapal. Penghasilannya mengikuti skema PNS golongan III/a, sekitar Rp2,7 juta per bulan.
Padahal secara hukum, ia berstatus sebagai pejabat negara. Namun tunjangannya tidak mengalami peningkatan selama lebih dari satu dekade. Ia dihadapkan pada pilihan sulit: membawa keluarga dengan risiko beban ekonomi yang berat, atau menjalankan tugas seorang diri berbulan-bulan, jauh dari istri dan anak.
Kisah ini bukan rekaan. Gambaran tersebut disampaikan langsung oleh Sekretaris Mahkamah Agung dalam rapat bersama DPR. Bahkan, terdapat hakim yang wafat di tempat tugas tanpa didampingi keluarga.
Karena itu, ketika ribuan hakim di seluruh Indonesia melakukan “Gerakan Cuti Bersama” pada Oktober 2024, aksi tersebut sejatinya bukan semata tuntutan kenaikan gaji. Itu adalah ungkapan kegelisahan sebuah profesi yang selama 80 tahun kemerdekaan belum memiliki payung hukum khusus yang mengatur jabatan hakim secara utuh.
Harapannya, tahun 2026 dapat menjadi titik perubahan. DPR telah memasukkan RUU Jabatan Hakim ke dalam Prolegnas Prioritas. Namun pertanyaannya, apakah peluang ini benar-benar akan dimanfaatkan?
Hakim Pejabat Negara, Namun Digaji Layaknya PNS
Selama puluhan tahun, terdapat paradoks dalam sistem peradilan Indonesia. Di atas kertas, hakim adalah pejabat negara diakui oleh UU ASN, UU Kekuasaan Kehakiman, bahkan ditegaskan melalui perubahan terminologi dalam UUD 1945 dari “pelaksana” menjadi “pelaku” kekuasaan kehakiman.
Namun dalam praktik, hakim direkrut melalui mekanisme CPNS, mengikuti pangkat dan golongan PNS, digaji berdasarkan struktur gaji PNS, serta tunduk pada sistem kepegawaian aparatur sipil negara. Ironisnya, pada 1994 saat hakim masih berstatus PNS, gaji mereka justru lebih tinggi dibanding PNS lainnya.
Kini, ketika statusnya telah menjadi pejabat negara, struktur penggajiannya justru menyamai PNS. Terbitnya PP 44 Tahun 2024 memang memperbarui tabel penghasilan, namun tetap mempertahankan pola lama yang memisahkan gaji pokok dan tunjangan jabatan sebuah desain yang tidak menyentuh akar persoalan.
Profesor Shimon Shetreet menyebut kondisi ini sebagai pelanggaran terhadap personal independence. Menurutnya, kemandirian peradilan tidak hanya soal kebebasan memutus perkara, tetapi juga mencakup jaminan masa kerja dan kondisi jabatan hakim.
Sulit berharap hakim bersikap independen jika mereka terus dihantui ketidakpastian jabatan dan kesejahteraan. Dengan kata lain, hakim dituntut menegakkan keadilan, tetapi justru diperlakukan tidak adil.
Hakim Bukan Aparatur Biasa
Negara-negara dengan tradisi negara hukum yang kuat telah lama menyadari prinsip ini. Konstitusi Amerika Serikat melarang penurunan gaji hakim selama masa jabatan. Jerman memiliki UU Hakim yang mengatur jabatan hakim secara menyeluruh. Belanda memberikan kewenangan kepada Dewan Yudisial untuk mengelola anggaran peradilan secara independen.
Standar internasional pun tegas. Mount Scopus International Standards of Judicial Independence 2008 menegaskan bahwa kedudukan, masa jabatan, kemandirian, dan remunerasi hakim harus dijamin oleh konstitusi atau undang-undang. Bahkan, pengangkatan hakim yang bersifat sementara dinilai berbahaya karena berpotensi melemahkan keberanian hakim dalam mengambil putusan.
Dengan sekitar 9.000 hakim yang tersebar di seluruh Indonesia, kebutuhan akan pengaturan yang komprehensif sudah tidak bisa ditunda lagi.
Dua Momentum di Akhir 2025
Menjelang berakhirnya 2025, terdapat dua momentum penting. Pertama, perkara uji materiil Nomor 189/PUU-XXIII/2025 di Mahkamah Konstitusi yang menguji aspek kemandirian anggaran kekuasaan kehakiman. MK bahkan meminta pandangan dari sejumlah lembaga negara, menunjukkan keseriusan isu ini.
Kedua, DPR telah menetapkan RUU Jabatan Hakim sebagai bagian dari Prolegnas Prioritas 2026. Meski beberapa RUU lain dicoret, RUU ini tetap bertahan. Ketua Baleg DPR menyebut pembahasannya tinggal menunggu Surat Presiden.
Substansi yang Wajib Diatur
RUU Jabatan Hakim harus mengatur secara tegas beberapa hal pokok:
- Penegasan status hakim sebagai pejabat negara dengan sistem kepegawaian mandiri.
- Remunerasi yang layak dan dijamin undang-undang, dengan penyesuaian berkala.
- Kepastian masa jabatan hingga usia pensiun dengan mekanisme pemberhentian yang ketat.
- Pola karier berbasis merit dan kinerja.
- Perlindungan hukum dan imunitas yudisial yang memadai.
Waspadai Gagasan “Kocok Ulang” Hakim Agung
Salah satu gagasan yang perlu dihindari adalah pembatasan masa jabatan hakim agung menjadi lima tahun dengan evaluasi politik. Meski sempat dihapus, ide ini berpotensi muncul kembali.
Model semacam ini berisiko besar terhadap independensi hakim. Hakim agung yang masa depannya bergantung pada persetujuan DPR akan cenderung kehilangan keberanian dalam memutus perkara strategis.
Resolusi 2026: Hakim Berhak atas “Rumah” Sendiri
Tahun 2026 adalah momentum untuk melunasi utang sejarah kepada para hakim Indonesia. UU Jabatan Hakim bukan hanya soal kesejahteraan, tetapi tentang menjaga martabat dan kemandirian kekuasaan kehakiman.
Hakim yang sejahtera dan terlindungi akan lebih berani menegakkan keadilan, bahkan ketika putusannya tidak populer. Pada akhirnya, kemandirian peradilan adalah hak masyarakat.
Sudah saatnya negara memberikan “rumah” yang layak bagi para penjaga keadilan. Jangan biarkan hakim terus hidup dalam ketidakpastian di rumah hukum milik orang lain.(Red)
