Jakarta, restorasihukum.com – Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto, menekankan pentingnya air sebagai kebutuhan pokok yang harus mendapat perhatian utama dalam agenda pembangunan daerah. Pernyataan ini ia sampaikan saat menghadiri Indonesia Water and Wastewater Expo and Forum di Jakarta International Convention Center (JICC), Kamis (12/6/2025).
“Air adalah kebutuhan paling dasar yang sangat dekat dengan kehidupan masyarakat. Karena itu, harus dijadikan prioritas utama,” ujar Bima.
Ia mengungkapkan bahwa pengelolaan air dan pelayanan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) di berbagai wilayah masih menghadapi banyak kendala. Bagi Bima, isu air bersih bukan hanya persoalan teknis, melainkan juga investasi jangka panjang yang penting untuk kesejahteraan masyarakat.
“Kita semua tahu, mengelola air dan PDAM bukan hal mudah. Ini menyangkut investasi berjangka panjang demi memenuhi kebutuhan dasar,” katanya.
Bima menambahkan, keberanian untuk berinvestasi dalam sektor ini sangat krusial agar arah pembangunan nasional tetap berjalan sesuai target. Ia menyoroti bahwa pemerintah tengah mendorong berbagai program yang fokus pada pemenuhan kebutuhan dasar secara berkelanjutan.
“Presiden Prabowo membawa visi besar yang intinya adalah investasi jangka panjang dalam pemenuhan kebutuhan dasar,” ungkapnya.
Ia juga mencontohkan sejumlah program strategis seperti ketahanan pangan, sistem irigasi, dan Koperasi Desa Merah Putih sebagai bentuk investasi jangka panjang. Menurutnya, pengelolaan air bersih pun perlu dipandang dengan cara serupa dan ditempatkan dalam skala prioritas utama.
Selain soal investasi, tantangan besar lainnya adalah distribusi air baku yang belum merata di seluruh wilayah. Ia juga menyoroti perlunya pembenahan regulasi dan struktur kelembagaan agar pengelolaan air dapat berjalan lebih efektif. Bima menekankan pentingnya keseimbangan antara otonomi daerah dan pengelolaan yang terintegrasi guna mencapai target nasional dalam perluasan jaringan perpipaan.
Sebagai contoh solusi, ia menyebut model aglomerasi dalam pengelolaan sampah—yang melibatkan kerja sama antarwilayah serta dukungan dana dari pemerintah pusat dan sektor swasta—dapat dijadikan pendekatan serupa untuk pengelolaan air bersih.
Bima juga menyampaikan bahwa Kemendagri saat ini sedang membenahi kelembagaan BUMD agar lebih optimal dalam pembinaan dan pengawasan perusahaan daerah di seluruh Indonesia.
Ia mengajak semua pihak untuk terlibat dalam proses perbaikan tersebut. “Kami sangat mengharapkan masukan dari Perpamsi dan para kepala daerah terkait format kelembagaan yang ideal,” ujarnya.
Menutup pernyataannya, Bima mengajak seluruh pihak yang terlibat untuk berani mengambil langkah besar dalam pembangunan infrastruktur air bersih demi kepentingan jangka panjang masyarakat.
“Anggarannya mungkin besar hari ini, tapi manfaatnya akan kita rasakan di masa depan. Kita akan jadi pemenang,” tutupnya.
Sebagai catatan, forum tersebut turut dihadiri oleh Ketua Umum Perpamsi Arief Wisnu Cahyono, Presiden Malaysian Water Association Mohamad Hairi Bin Basri, Ketua SPAN Malaysia Abdul Kadir Bin Mohd. Din, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya. (Red)
