Sumedang, restorasihukum.com – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menekankan pentingnya pemenuhan empat syarat strategis dalam menyiapkan lahan Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdeskel) Merah Putih di seluruh Indonesia, (30/10/2025).
Pernyataan itu disampaikan saat meninjau Command Center untuk percepatan penyiapan Kopdeskel Merah Putih “Saya akan lebih perjelas lagi, lahan itu ada empat yang harus dipertimbangkan,” tegasnya.
Sumber: restorasihukum.com
Bima menjelaskan, syarat pertama adalah kejelasan status kepemilikan lahan. Kepala desa perlu memastikan apakah lahan merupakan aset desa/kelurahan, kabupaten, provinsi, atau kementerian/lembaga.
Syarat kedua, luas lahan minimal 1.000 meter persegi, mencakup area bangunan dan parkir.
Syarat ketiga, lokasi harus strategis dan mudah diakses warga agar Kopdeskel Merah Putih bisa menjadi pusat kegiatan ekonomi serta pemberdayaan masyarakat desa.
Syarat keempat, lahan harus siap pakai dan tidak berada di kawasan rawan bencana sesuai karakteristik daerah.
Bima juga menginstruksikan Satuan Tugas (Satgas) Kopdeskel Merah Putih di tingkat kecamatan untuk aktif berkoordinasi dengan kepala desa dalam mengidentifikasi lahan sesuai kriteria tersebut.
“Jadi, para camat tolong lebih aktif dan progresif lagi berkoordinasi dengan teman-teman Kades semua, dan kemudian nanti melakukan identifikasi lahan-lahan tadi bersama,” imbuhnya.
Jika terdapat kendala teknis dalam identifikasi lahan, Satgas Kecamatan dan kepala desa dapat berkonsultasi langsung dengan PT Agrinas Pangan Nusantara melalui portal resmi. Untuk masalah kepemilikan lahan, koordinasi dapat dilakukan dengan Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa (Pemdes) dan Ditjen Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kemendagri.
“Terkait alas hak atau kepemilikan ini langsung kita juga menyiapkan PIC dari Ditjen Pemdes dan Keuda,” ujar Bima.
Bima juga mengapresiasi langkah Pemkab Sumedang yang telah memetakan lahan di 270 desa, dengan 67 lokasi sebagai target, dan 30 di antaranya memenuhi syarat. Ia menilai langkah ini sebagai bukti komitmen daerah, termasuk pemanfaatan data pengurus koperasi yang terintegrasi dalam Command Center.
“Saya men-challenge lah Kabupaten Sumedang ini untuk menjadi kota/kabupaten pertama di Jawa Barat yang terbanyak ya, kesiapan lahannya,” pungkasnya.
Kegiatan ini turut dihadiri Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir dan sejumlah pejabat pimpinan tinggi pratama di lingkungan Pemkab Sumedang.(Red)
