Jakarta, restorasihukum.com – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menekankan pentingnya respons cepat dan narasi terpadu bagi humas pemerintah dalam menghadapi disinformasi, fitnah, dan kebencian (DFK) serta disrupsi informasi di era digital.
Hal tersebut disampaikan Bima saat mewakili Menteri Dalam Negeri (Mendagri) sebagai pembicara dalam Forum Koordinasi bertema “Optimalisasi Peran Humas Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah dalam Menghadapi DFK dan Disrupsi Informasi” yang digelar secara hybrid dari Graha Marinir Panti Perwira, Jakarta, Selasa (1/9/2026).
Bima mengatakan, perkembangan teknologi dan media digital telah mengubah pola komunikasi pemerintah dengan masyarakat. Jika sebelumnya pemerintah lebih dominan dalam menentukan informasi yang disampaikan kepada publik, kini masyarakat juga berperan besar dalam memproduksi dan menyebarkan informasi.
Menurutnya, kondisi tersebut membuat pemerintah perlu merespons informasi dengan cepat agar ruang informasi tidak diisi oleh spekulasi atau narasi yang tidak tepat.
“Kenapa harus cepat Bapak/Ibu? Karena tantangannya sangat berbeda. Kalau dulu, panggung media itu driven by the government. Pemerintah mendesain rilis, memaksimalkan kanal sampai ke masyarakat. Sekarang terbalik, masyarakat melihat, merekam, mengunggah, menjadi viral, terbentuk perception, baru pemerintah merespon,” ujar Bima.
Ia menjelaskan, keterlambatan pemerintah dalam memberikan penjelasan dapat membuka ruang bagi berkembangnya berbagai narasi, termasuk melalui potongan video, komentar, maupun informasi dari pihak lain. Karena itu, ia mengapresiasi sejumlah pemerintah daerah yang telah membentuk unit khusus untuk menangkal hoaks dan DFK.
“Kami mengapresiasi beberapa pemerintah daerah ini punya unit cyber hoax khusus, yang menangkal itu. Beberapa kota kita pantau sudah ada. Jadi begitu muncul hoaks, begitu muncul DFK tadi, langsung gerak cepat, enggak lama, enggak hitungan hari, mungkin hitungan jam, mereka turun,” katanya.
Selain respons cepat, Bima menilai humas pemerintah perlu membangun narasi yang terpadu. Menurutnya, humas tidak seharusnya baru dilibatkan setelah suatu kebijakan atau program berjalan, tetapi perlu terlibat sejak tahap awal melalui koordinasi dan ko-kreasi bersama perangkat pemerintah lainnya.
“Fokus kepada narasi tunggal yang dominan, yang direncanakan, disepakati di awal,” ujarnya.
Bima juga meminta pemerintah mengoptimalkan media monitoring untuk membaca sentimen publik terhadap kebijakan maupun program pemerintah. Menurutnya, pemantauan media tidak cukup hanya digunakan untuk mengukur penerimaan publik, tetapi juga perlu menjadi dasar dalam memahami perkembangan opini masyarakat.
Ia mendorong humas pemerintah tidak hanya bersikap defensif atau reaktif ketika menghadapi disinformasi. Pemerintah juga perlu proaktif menyampaikan capaian dan praktik baik yang dilakukan pemerintah daerah kepada masyarakat.
“Mari kita jangan terjebak kepada aktivitas defensif atau reaktif, tapi mari kita jemput bola mengabarkan berita-berita baik. Banyak bertebaran di setiap penjuru negeri, setiap Pemda pasti ada narasi yang inspiratif,” tandasnya.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Djamari Chaniago, Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Viada Hafid, serta Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Muhammad Qodari.(Red)
