Jakarta, restorasihukum.com – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk meminta pemerintah daerah di seluruh provinsi Papua mempercepat penyelesaian Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD Tahun Anggaran 2026 serta Rencana Anggaran dan Program Dana Otonomi Khusus (RAP Otsus) 2026. Permintaan tersebut disampaikan melalui keterangan tertulis di Jakarta, pada Jumat (26/12/2025).
Ribka menekankan percepatan penyusunan dokumen anggaran penting untuk menjamin kesinambungan pembangunan, mengoptimalkan pemanfaatan anggaran sejak awal tahun, dan menjaga kualitas tata kelola keuangan daerah.
Berdasarkan data per 24 Desember 2025, progres penyusunan APBD dan RAP Otsus di Papua bervariasi. Provinsi Papua Barat Daya tercatat paling maju, dengan Raperda APBD TA 2026 disepakati bersama DPR pada 20 November 2025 dan selesai dievaluasi Kemendagri pada 17 Desember 2025. Saat ini, Pemda tengah menyesuaikan hasil evaluasi, termasuk penyempurnaan RAP Otsus.
Sementara itu, Provinsi Papua Pegunungan telah menyepakati Raperda APBD TA 2026 pada 28 November 2025 dan dikirim ke Kemendagri 2 Desember 2025. RAP Otsus masih dalam tahap penyusunan, sementara sejumlah kabupaten belum menyelesaikan KUA–PPAS.
Di Provinsi Papua Selatan, Raperda APBD disepakati 9 Desember 2025 dan tengah dievaluasi, dengan RAP Otsus dalam tahap perbaikan. Provinsi Papua telah menyepakati Raperda APBD 11 Desember 2025, sedangkan RAP Otsus masih disusun. Papua Tengah menyepakati Raperda 23 Desember 2025 dan berencana dikirim ke Kemendagri 29 Desember 2025, sementara RAP Otsus belum disusun.
Provinsi Papua Barat tercatat paling tertinggal, dengan Raperda APBD TA 2026 belum disepakati DPR dan baru direncanakan awal Januari 2026. RAP Otsus juga belum disusun, hanya Kabupaten Teluk Wondama yang telah memulai proses RAP.
Menyikapi kondisi tersebut, Kemendagri melalui Ditjen Bina Keuangan Daerah menyiapkan surat teguran dan meminta Pemda menyiapkan Peraturan Gubernur sebagai dasar pengeluaran mendahului Perda APBD sesuai ketentuan perundang-undangan.
Ribka menegaskan perlunya penguatan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah agar seluruh tahapan penyusunan, evaluasi, dan penyempurnaan APBD serta RAP Otsus TA 2026 dapat selesai paling lambat 31 Desember 2025.
“Hal ini penting agar pelayanan publik, pelaksanaan program prioritas, dan manfaat pembangunan bagi masyarakat Tanah Papua dapat terjaga sejak awal tahun anggaran,” ujarnya.(Red)
