Manokwari, restorasihukum.com – Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk menegaskan komitmen pemerintah untuk mempercepat penyaluran dana Otonomi Khusus (Otsus) serta memperkuat kapasitas pemerintah daerah (Pemda) di Tanah Papua. Pernyataan itu disampaikannya saat Rapat Pleno Badan Pengarah Papua (BPP) atau Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) di Kantor KPPN Manokwari, Papua Barat, Selasa (4/11/2025).
Rapat dipimpin Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming dan dihadiri Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan, anggota BP3OKP perwakilan provinsi, serta ketua dan anggota Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan (KEPP) Otsus Papua. Agenda rapat membahas penguatan tata kelola fiskal, percepatan pembangunan ekonomi, layanan dasar, infrastruktur, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) Papua.
Ribka mengatakan, tata kelola dana Otsus perlu direformasi agar lebih transparan, tepat sasaran, dan mampu memperkecil kesenjangan pembangunan antardaerah. Ia juga menekankan perlunya kolaborasi erat antarkementerian/lembaga dan Pemda .
“Kami mendorong peningkatan kapasitas SDM pengelola keuangan daerah melalui capacity building agar persyaratan salur dapat segera terpenuhi, hingga pelaksanaan kebijakan fiskal daerah berjalan efektif dan akuntabel,” tegas Ribka.
Dalam rapat turut disorot kondisi ekonomi di Papua Tengah dan Papua Barat yang masih mencatatkan pertumbuhan minus. Ribka menekankan perlunya pendampingan khusus untuk menggerakkan sektor riil.
“Dan perlu memperkuat fondasi ekonomi lokal berbasis potensi wilayah,” ujarnya.
Selain itu, Ribka menilai fasilitas kesehatan dasar dan sarana-prasarana seperti ambulans serta layanan kesehatan bergerak (mobile) masih terbatas.
“Sehingga diperlukan perluasan program Cek Kesehatan Gratis, serta pembangunan rumah sakit rujukan vertikal menjadi prioritas untuk menjangkau masyarakat terpencil,” imbuhnya.
Di bidang infrastruktur, Ribka menekankan integrasi antarsektor dalam pembangunan jalan Trans-Papua, pembangkit listrik, SMK terintegrasi, dan pusat rujukan kesehatan. Forum ini juga membahas peningkatan SDM lokal melalui rekrutmen tenaga kesehatan dan pendidikan, serta pelatihan teknologi, termasuk kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI).(Red)
