Bandung, restorasihukum.com – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Akhmad Wiyagus menekankan pentingnya penguatan tata kelola stadion sebagai strategi untuk memajukan industri olahraga dan mendorong pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Ia menilai pengelolaan stadion harus dilakukan secara profesional, modern, dan berkelanjutan melalui kolaborasi antara pemerintah daerah (Pemda), klub olahraga, dan kementerian terkait.
Pernyataan tersebut disampaikan Wamendagri Wiyagus saat menghadiri Focus Group Discussion (FGD) bertema Optimalisasi Pengelolaan Stadion dan Kawasan Stadion dalam Mendukung Kegiatan Olahraga dan UMKM di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Bandung, Jawa Barat, Senin (8/12/2025).
FGD mempertemukan pemerintah pusat, Pemda, pengelola klub, serta para pemangku kepentingan guna merumuskan model tata kelola stadion yang lebih efektif dan berorientasi pada manfaat jangka panjang.
Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Akhmad Wiyagus saat menghadiri Focus Group Discussion (FGD) di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Bandung, Jawa Barat, Senin (8/12/2025).
Wamendagri Wiyagus menegaskan bahwa skema pengelolaan yang matang tidak hanya mendukung kelancaran kompetisi olahraga, tetapi juga berpotensi besar meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Ia menyoroti persoalan fasilitas stadion yang selama ini banyak terbengkalai karena besarnya biaya perawatan.
“Banyak ya sarana olahraga yang idle, tidak terurus, tidak terawat karena biaya perawatannya sangat mahal,” ujarnya.
Lebih lanjut, ia menilai stadion dapat dikembangkan menjadi pusat kegiatan olahraga, seni, ekonomi kreatif, dan kewirausahaan. Dengan pendekatan tersebut, kawasan stadion diharapkan dapat dimanfaatkan lebih luas oleh masyarakat sekaligus meningkatkan daya saing industri olahraga nasional.
“Ini strategis ya, kolaborasi antara Pemkot dan Persib dalam membangun tata kelola industri olahraga yang profesional, produktif, dan berdaya saing,” tambahnya.
Sebagai langkah tindak lanjut, Kemendagri bersama Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) serta Kementerian UMKM akan menyusun kajian nasional sebagai benchmark sebelum melakukan roadshow ke berbagai Pemda pemilik stadion. Tahapan ini ditargetkan rampung sehingga skema pengelolaan baru dapat mulai diterapkan secara bertahap pada 2026.
“Kita zoom dua puluh Pemda yang memiliki 20 stadion untuk mempresentasikan apa yang kita dengar sekarang, dan menyampaikan bentuk skema yang akan kita jalankan agar bisa segera diwujudkan,” jelasnya.
Wiyagus berharap kerja sama lintas pihak dapat menghidupkan kembali fungsi stadion dan kawasan olahraga, sehingga tidak lagi menjadi infrastruktur yang terbengkalai. Ia menargetkan agar 20 stadion yang menjadi prioritas dapat dikelola dengan standar yang sama atau bahkan lebih baik daripada pengelolaan Stadion GBLA oleh Pemkot Bandung.
“Yang 20 stadion ini diharapkan bisa dikelola dengan baik, minimal sama dengan yang dilakukan oleh Pemkot Bandung,” tandasnya.(Red)
