Malang, restorasihukum.com – Setiap kegiatan wisata yang menggunakan lahan perhutani semestinya dilengkapi dengan perjanjian kerja sama (PKS) sehingga ada kas yang masuk ke negara dan meminimalkan adanya pungutan liar dari pihak pihak terkait yang berkepentingan didalamnya.
Dari hasil informasi warga yang namanya enggan untuk disebutkan menyampaikan jika wisata krabyaan setiap hari buka dan saat dihari libur pengunjung bisa penuh kalau dilihat dari kendaraan yang parkir baik dari roda 2 (motor) maupun roda 4 (mobil). ” Ya setiap hari buka pak, bahkan kalau hari libur pengunjung sangat banyak dan di halaman parkir motor dan mobil penuh semuanya.” Tuturnya.
Diketahui bahwa setiap pengunjung yang datang di wisata krabyaan tidak diberikan tiket masuk maupun karcis parkir yang semestinya dilakukan ditempat wisata lainnya, menurut keterangan pengunjung yang saat datang di hari minggu 3 November 2024 kepada tim ungkap fakta yuridis media restorasihukum.com menyampaikan. ” Ada yang aneh di wisata krabyaan mas, karena saya dengan keluarga di minta bayar Rp 5000 per orang dan juga bayar parkir Rp 5000 untuk mobil tapi nggak diberi karcisnya, coba dicek mas, kok nggak resmi itu wisata kayaknya.” Ungkapnya.
Di ketahui wisata air krabyaan berada dalam naungan LMDH Wonotirto yang berada di Desa Sumber Ngepoh, Kecamatan Lawang Kabupaten Malang ikut wilayah KPH Pasuruan BKPH Lawang Timur dan RPH Cowek.
Asper BKPH Lawang Timur saat akan di konfirmasi terkait obyek wisata air krabyaan sepertinya kurang berkenan dengan tim ungkap fakta yuridis media restorasihukum.com dan Subaeri selaku Asper memblokir kontak person redaksi media restorasihukum.com 
Sedangkan pihak KPH Pasuruan Yayan selaku kasi ren saat diberikan informasi terkait wisata krabyaan yang buka tanpa dilengkapi PKS tidak ada tindak lanjut hingga berita ini di terbitkan.
Dengan adanya pemberitaan ini diharapkan KPH Pasuruan bisa bertindak tegas atas kegiatan di wilayahnya yang diduga menjadi ajang pungli atas kegiatan yang tidak dilengkapi PKS tersebut. (Red/tim)
