Wartawan diancam karena bongkar dugaan kafe ilegal di hutan pinus. Ini serangan terhadap kemerdekaan pers.
PASURUAN, http://RESTORASIHUKUM.COM – Pimpinan Redaksi Restorasi Hukum, Rudik Hartono, mendapat teror melalui WhatsApp pada Senin 11 Mei 2026. Ancaman itu datang sehari setelah RH menayangkan berita berjudul “CAFE KANGEN SAWIRAN DIDUGA ILEGAL: BERDIRI DI HUTAN PINUS TANPA PT TERDAFTAR DI AHU” pada 10 Mei 2026.
Kronologi Teror
Dari tangkapan layar yang diterima redaksi, nomor +62 858-XXXX-9999 dengan nama WhatsApp “~Ahs” menghubungi Rudik pada pukul 07.24 WIB. Setelah telepon tak diangkat, nomor tersebut mengirim pesan pukul 07.47 WIB:
“Iki arek2 wes tak konkon ngrlacak umamu Mas mau di Pandan atau endi ae iki wes di golek i Mas”
Artinya: “Ini anak buah saya sudah saya suruh lacak rumahmu Mas, mau di Pandaan atau di mana saja, ini sudah dicari”.
Tiga menit kemudian, pukul 07.50 WIB, pengirim pesan menyebut motif: _“Berita sampean iku profokatif mas. Dampak e gede”.
Rudik membalas dengan menanyakan tujuan, dan menyatakan telah menyimpan screenshot. Pukul 08.36 WIB, pengirim pesan berbalik: “Gak mas aku wes gak melok wes” lalu pukul 08.53 WIB: “Lanjutan ae britae”.
Tanggapan Pimred RH
“Ini bentuk teror terhadap kerja jurnalistik. Saya sudah laporkan ke Polres Pasuruan dengan dugaan Pasal 335 KUHP tentang Perbuatan Tidak Menyenangkan, Pasal 27B UU ITE tentang Ancaman Kekerasan via Elektronik, dan Pasal 18 UU Pers tentang Menghalangi Tugas Wartawan,” tegas Rudik, Senin, 11 Mei 2026.
Rudik menyebut, UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers Pasal 8 menyatakan wartawan mendapat perlindungan hukum dalam menjalankan profesinya. “Kalau keberatan dengan berita, ada mekanisme hak jawab. Bukan dengan menyuruh orang melacak rumah,” ujarnya.
*Langkah Hukum*
Tim Hukum Restorasi Hukum telah melayangkan laporan resmi ke SPKT Polres Pasuruan pada 11 Mei 2026. Bukti yang dilampirkan berupa tangkapan layar percakapan, log panggilan, dan link berita Cafe Kangen Sawiran.
RH juga bersurat ke Dewan Pers untuk meminta perlindungan terhadap Pimred dan redaksi. “Ancaman fisik ke wartawan karena berita adalah preseden buruk bagi demokrasi. Dewan Pers harus hadir,” kata kuasa hukum RH.
*Berita Cafe Kangen Sawiran*
Sebelumnya, pada 10 Mei 2026, RH memberitakan dugaan alih fungsi hutan pinus di kawasan wisata Sawiran, Nongkojajar, Purwodadi, Pasuruan menjadi kafe bernama Resto & Cafe Kangen. Investigasi RH menemukan dua fakta:
1. Tidak Terdaftar di AHU*: Nama “CAFE KANGEN SAWIRAN” masih tersedia di Ditjen AHU Kemenkumham per 10 Mei 2026 pukul 17.35 WIB. Artinya tidak ada badan hukum PT yang menaungi.
2. Dugaan Berdiri di Hutan Perhutani*: Lokasi masuk wilayah kelola Perum Perhutani KPH Pasuruan. UU 41/1999 Pasal 50 melarang bangunan di hutan tanpa izin Menteri LHK. Ancaman pidana 10 tahun.
RH telah mengirim permohonan KIP ke Perhutani KPH Pasuruan dan DLH Kab. Pasuruan pada 12 Mei 2026 untuk meminta salinan perjanjian sewa lahan, Persetujuan Lingkungan, dan PBG. Hingga berita ini diturunkan, manajemen Cafe Kangen belum memberikan hak jawab.
*Aturan Main*
Ketua FWJI Jawa Timur ,, mengingatkan bahwa Pasal 4 UU Pers menjamin kemerdekaan pers. “Mengancam wartawan sama dengan mengancam publik untuk mendapat informasi. Polisi wajib proses cepat,” katanya. (Simon Bunadi)
Kapolres Pasuruan, Akbp Harto Agung Cahyono, saat dikonfirmasi terpisah menyatakan akan menindaklanjuti setiap laporan warga. “Silakan lapor ke SPKT, akan kami proses sesuai hukum,” ujarnya. (Harto)
Restorasi Hukum memberi ruang Hak Jawab seluas-luasnya sesuai UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers. WA Redaksi: 082333393779_
Tim Investigasi Pasuruan
Restorasi Hukum – Mengawal Kebenaran Tanpa Kompromi
